Kalimantan Timur
Green Economy Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Keseimbangan Antara Pilar Ekonomi, Lingkungan dan Sosial


SAMARINDA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Dr H Rusmadi mengatakan tranformasi ekonomi berbasis unrenewable resources ke renewable resources harus dilakukan guna mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap sumber daya alam (SDA) tak terbarukan yang suatu saat akan habis.
“Hal itu hanya dapat diwujudkan bila ada keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan dan sosial dalam perencanaan pembangunan dan ekonomi yang membentuk ekonomi hijau (green economy),” ujar Rusmadi, Senin (8/7).
Rusmadi mengungkapkan perubahan dari ekonomi saat ini menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.
Model pembangunan ekonomi hijau, lanjut dia, diharapkan menjadi jawaban atas saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktifitas ekonomi termasuk perubahan iklim.
“Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemprov menyadari bahwa model pembangunan ekonomi hijau akan ideal dilaksanakan di Kaltim. Untuk itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis SDA terbarukan terus dilakukan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kaltim,” ungkapnya.
Ditambahkan, transisi menuju paradigma hijau memerlukan perubahan mendasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Integrasi ketiga dimensi tersebut dalam perumusan kebijakan adalah sebuah keharusan. Namun demikian, perlu dirumuskan sebuah solusi kebijakan yang saling menguntungkan.
“Upaya untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian akses layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan semua fasilitas yang dapat dinikmati oleh suatu masyarakat modern harus dilakukan sejalan dengan pengelolaan terhadap SDA dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” tambahnya. (her/hmsprov)

///foto : Rusmadi

 

Berita Terkait
Government Public Relation