SAMARINDA - Peringkat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih pada posisi peringkat 29 dari 34 provinsi se Indonesia menjadi tantangan pembangunan Kaltim.
Gubernur Isran Noor mengungkapkan dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesetaraan gender.
"Karenanya, semua harus berkomitmen mewujudkannya guna meningkatkan IDG dan IPG Kaltim yang nasih diperingkat bawah," kata Gubernur Isran Noor dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim M Jauhar Efendi saat membuka Monev Pengarusutamaan Gender (PUG) Kaltim di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (22/8/2019).
Meski begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim di atas angka rata-rata nasional bahkan menduduki peringkat tiga secara nasional.
Dia menjelaskan Pemprov Kaltim bertekad dan berusaha keras agar pembangunan mendapat partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula pembangunan perspektif gender sudah membuka peluang dan memberikan ruang terbuka luas bagi peran serta kaum perempuan.
Hanya saja, lanjut Jauhar, peluang tersebut belum sepenuhnya diambil dan dimanfaatkan sehingga masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
“Sebagai contoh pencapaian pendapatan perkapita laki-laki 16 persen dan perempuan masih delapan persen. Begitu pula keterwakilan perempuan di politik yang hanya sekitar sembilan persen,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah. Termasuk dalam RPJMD 2019-2023 ada beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan seperti peningkatan pengarusutamaan gender, peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hasilnya, Pemprov Kaltim sejauh ini sudah meraih sejumlah prestasi hasil kerja keras meningkatkan pembangunan perspektif gender.
Halda mengungkapkan, monitoring dan evaluasi merupakan satu langkah positif untuk mendapatkan informasi dan memasukkan sekaligus bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pemecahan setiap permasalahan.
Harapannya, semua kendala dan permasalahan dapat diatasi bersama dan dikoordinasikan dengan baik. Kegiatan monitoring dan evaluasi diikuti 50 peserta dari OPD terkait dan DP3A se-Kaltim.
Hadir narasumber Deputi Kesetaraan Gender KPPPA Agustina Erni dan Fasilitator PUG Nasional Mahrita.(yans/her/humasprovkaltim)
20 Februari 2023 Jam 20:17:14
Gubernur Kaltim
16 Desember 2022 Jam 20:25:31
Gubernur Kaltim
01 April 2022 Jam 21:27:45
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
15 Maret 2020 Jam 16:32:07
Gubernur Kaltim
05 Juni 2022 Jam 20:46:01
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:24:12
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:21:48
Agenda Pemerintah
19 September 2023 Jam 18:19:02
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:16:29
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:13:20
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
13 Juli 2022 Jam 21:32:19
Informasi dan Komunikasi
04 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 April 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
21 Maret 2018 Jam 21:16:11
Perencanaan Pembangunan
05 Mei 2022 Jam 18:42:27
Informasi dan Komunikasi