SAMARINDA - Operasi tangkap tangan (OTT) bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Kaltim, OTT akan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak. Awang menegaskan, OTT akan dilakukan kepada pegawai maupun pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim yang terbukti melakukan pungutan liar.
Ancaman ini disampaikannya agar para pegawai dan pejabat tidak melakukan aksi-aksi koruptif dan kolutif hingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Komitmen ini menurut Awang adalah upaya nyata mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity atau pemerintahan yang berwibawa dan berintegritas. "Jika terbukti akan langsung kami tindak. Apalagi atas dasar laporan warga. Baik yang menerima dan yang memberikan suap akan kami tindak," kata Awang Faroek, Senin (13/11).
Saat ini dia mengaku telah menerima laporan adanya oknum OPD yang terlibat gratifikasi. Laporan masyarakat sangat diperlukan, namun tentu dengan bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Awang juga mengaku tidak akan segan memecat ASN yang terjaring OTT dan terbukti. Kepada yang bersangkutan proses hukum juga akan dilanjutkan. "Saya siap turun ke lapangan melakukan OTT bersama pihak kepolisian. Kita terus mengingatkan, mudah-mudahan OTT bisa kita cegah karena pegawai kita tidak ada yang melanggar aturan," tegas Awang. (jay/sul/ri/humasprov)
26 Mei 2020 Jam 16:45:26
Kegiatan Pemerintah
19 September 2020 Jam 10:38:54
Kegiatan Pemerintah
02 Agustus 2017 Jam 08:43:44
Kegiatan Pemerintah
04 Mei 2021 Jam 09:31:39
Kegiatan Pemerintah
17 Oktober 2018 Jam 18:22:01
Kegiatan Pemerintah
17 Desember 2019 Jam 14:20:16
Kegiatan Pemerintah
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
08 Februari 2013 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
25 Desember 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
17 Juni 2020 Jam 20:37:55
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 Juli 2013 Jam 00:00:00
Sosial
28 April 2023 Jam 21:42:24
Agenda Pemerintah