SAMARINDA - Operasi tangkap tangan (OTT) bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Kaltim, OTT akan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak. Awang menegaskan, OTT akan dilakukan kepada pegawai maupun pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim yang terbukti melakukan pungutan liar.
Ancaman ini disampaikannya agar para pegawai dan pejabat tidak melakukan aksi-aksi koruptif dan kolutif hingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Komitmen ini menurut Awang adalah upaya nyata mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity atau pemerintahan yang berwibawa dan berintegritas. "Jika terbukti akan langsung kami tindak. Apalagi atas dasar laporan warga. Baik yang menerima dan yang memberikan suap akan kami tindak," kata Awang Faroek, Senin (13/11).
Saat ini dia mengaku telah menerima laporan adanya oknum OPD yang terlibat gratifikasi. Laporan masyarakat sangat diperlukan, namun tentu dengan bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Awang juga mengaku tidak akan segan memecat ASN yang terjaring OTT dan terbukti. Kepada yang bersangkutan proses hukum juga akan dilanjutkan. "Saya siap turun ke lapangan melakukan OTT bersama pihak kepolisian. Kita terus mengingatkan, mudah-mudahan OTT bisa kita cegah karena pegawai kita tidak ada yang melanggar aturan," tegas Awang. (jay/sul/ri/humasprov)
11 September 2017 Jam 09:39:47
Kegiatan Pemerintah
21 Februari 2019 Jam 19:23:42
Kegiatan Pemerintah
22 Mei 2018 Jam 21:29:17
Kegiatan Pemerintah
15 Juli 2020 Jam 22:05:38
Kegiatan Pemerintah
23 Agustus 2021 Jam 20:21:53
Kegiatan Pemerintah
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 Juni 2014 Jam 00:00:00
Agama
13 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Sosial
01 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan