BALIKPAPAN - Praktek korupsi di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan pelik yang harus mampu dibasmi sebagai kewajiban dan tanggung jawab bersama. Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat pengukuhan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara di Pendopo Lamin Etam, baru-baru ini.
Menurut dia, banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena terindikasi melakukan tindak korupsi sangat memprihatinkan. “Memang sangat memprihatinkan di saat kita semua berkomitmen memberantas tindak korupsi. Namun masih saja ada kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota yang terindikasi tersangkut masalah itu,” katanya.
Gubernur mengakui pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim terus dilaksanakan didasarkan asas umum penyelenggaraan negara. “Penyelenggaraan pemerintahan berasas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan asas akuntabilitas,” jelasnya.
Diungkapkannya gubernur bersama bupati/walikota se-Kaltim telah melaksanakan instruksi Presiden terkait rencana aksi daerah pencegahan korupsi. Diantaranya, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
Termasuk meningkatkan pelayanan publik secara prima berazas transparansi dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. Juga, bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik bersumber dari APBN maupun APBD. “Pemprov melakukan upaya dengan memperkuat komitmen mewujudkan Kaltim menjadi island of integrity. Melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK),” ungkap Awang Faroek. Dia meminta OPD dan kepala daerah berlomba-lomba membentuk WBK di wilayah kerjanya masing-masing agar Kaltim menjadi zona integritas. (yans/sul/humasprov)
01 Oktober 2018 Jam 19:45:43
Pemerintahan
26 April 2018 Jam 19:18:07
Pemerintahan
03 September 2019 Jam 19:02:58
Pemerintahan
10 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Juni 2018 Jam 21:16:49
Pemerintahan
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
21 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Juni 2019 Jam 18:01:20
Perkebunan
16 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Maret 2018 Jam 19:29:04
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 Oktober 2019 Jam 09:13:02
Pembangunan