BALIKPAPAN - Praktek korupsi di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan pelik yang harus mampu dibasmi sebagai kewajiban dan tanggung jawab bersama. Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat pengukuhan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara di Pendopo Lamin Etam, baru-baru ini.
Menurut dia, banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena terindikasi melakukan tindak korupsi sangat memprihatinkan. “Memang sangat memprihatinkan di saat kita semua berkomitmen memberantas tindak korupsi. Namun masih saja ada kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota yang terindikasi tersangkut masalah itu,” katanya.
Gubernur mengakui pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim terus dilaksanakan didasarkan asas umum penyelenggaraan negara. “Penyelenggaraan pemerintahan berasas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan asas akuntabilitas,” jelasnya.
Diungkapkannya gubernur bersama bupati/walikota se-Kaltim telah melaksanakan instruksi Presiden terkait rencana aksi daerah pencegahan korupsi. Diantaranya, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
Termasuk meningkatkan pelayanan publik secara prima berazas transparansi dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. Juga, bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik bersumber dari APBN maupun APBD. “Pemprov melakukan upaya dengan memperkuat komitmen mewujudkan Kaltim menjadi island of integrity. Melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK),” ungkap Awang Faroek. Dia meminta OPD dan kepala daerah berlomba-lomba membentuk WBK di wilayah kerjanya masing-masing agar Kaltim menjadi zona integritas. (yans/sul/humasprov)
19 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Januari 2022 Jam 15:08:40
Pemerintahan
17 September 2018 Jam 18:03:21
Pemerintahan
23 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 November 2017 Jam 22:39:06
Pemerintahan
11 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Maret 2023 Jam 14:43:18
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:38:50
Pembangunan
26 Maret 2023 Jam 14:31:54
Gubernur Kaltim
26 Maret 2023 Jam 14:19:03
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:03:12
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 April 2019 Jam 20:52:10
Pemerintahan
25 November 2020 Jam 21:09:43
Berita Acara
20 Juni 2019 Jam 23:47:10
Kegiatan Silaturahmi
02 November 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan