20 Juli 2023 Jam 16:54:25   Nety   Administrasi Pembangunan   316 kali

DENHAAG - Hari ketiga rombongan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertandang ke union sejawat mereka di Belanda The Association of Province of the Netherlands atau Interprovincial    Overleg (IPO).

 

Kunjungan ke markas IPO di pusat pemerintahan Belanda, Denhaag itu dipimpin langsung Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor. 

 

Dalam lawatan ini, rombongan APPSI diterima Anggota Dewan IPO  Andries Heidema, yang juga Gubernur Provinsi 

Overijssel.

 

Pada kesempatan ini, Gubernur Isran Noor langsung memberikan kesempatan kepada anggota kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia untuk berdiskusi dan bertanya kepada pihak IPO.

 

Diawali sharing dan pertanyaan dari Ketua Dewan Pakar APPSI Prof Ryaas Rasyid.

 

"Kita mendapat banyak informasi tentang bagaimana pemerintah provinsi menjalankan tugas dan peran asosiasi dalam merumuskan kepentingan bersama dan bertukar pengalaman," kata Prof Ryaas di Kantor IPO di Denhaag, Rabu (19/7/2023).

 

Pesan IPO, agar pemerintah provinsi tetap harus merujuk pada kebijakan nasional dan selalu melakukan komunikasi yang  elegan agar jalannya pemerintahan berlangsung efektif.

 

Meski demikian,  pemerintah provinsi juga tetap bisa melakukan akselerasi dan inovasi yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Misal soal pilihan pembangunan infrastruktur, boleh tidak sama dengan provinsi lain.

 

Pertanyaan juga diajukan oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten 2 Setda Papua Suzana Dewijana Wanggai dan Asisten 2 Setda Sulawesi Tengah Rudi Dewanto.

 

Kepala Bapenda Kaltim Ismiati juga bertanya soal bagaimana provinsi mendapatkan pajak dari kendaraan bermotor. Lantas dikenakan sanksi jika tidak membayar.

 

Anggota Dewan IPO  Andries Heidema, menjelaskan bahwa pajak di Belanda merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

 

"Pajak dikontrol dan dikumpulkan oleh Dinas Pajak (Belastingdienst) dari pusat untuk kemudian sebagian kecilnya diberikan kepada pemerintah daerah," jelas Heidema.

 

Khusus pajak kendaraan, pengawasan dilakukan melalui kamera (yang sangat banyak tersebar di seluruh Belanda). Jika tertangkap belum membayar pajak, maka polisi akan memberikan denda. 

 

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji ikut bertanya  menanyakan hubungan parlemen dengan  IPO.

 

"Ternyata di sini, dua anggota IPO adalah perwakilan dari parlemen," ungkap Seno. 

 

Menurutnya, pola ini tentu memudahkan komunikasi pemerintah dan parlemen dalam setiap isu dan kebijakan. Hanya sayangnya, mereka tidak memiliki asosiasi DPRD di Belanda.

 

Sementara Gubernur Isran Noor hanya berucap singkat saat mengakhiri pertemuan yang berlangsung hangat tersebut.

 

"Bagus, very good inspiring,"  ucap Gubernur Isran Noor disambut aplaus peserta pertemuan.(sul/ky/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak