DENHAAG - Hari ketiga rombongan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertandang ke union sejawat mereka di Belanda The Association of Province of the Netherlands atau Interprovincial Overleg (IPO).
Kunjungan ke markas IPO di pusat pemerintahan Belanda, Denhaag itu dipimpin langsung Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor.
Dalam lawatan ini, rombongan APPSI diterima Anggota Dewan IPO Andries Heidema, yang juga Gubernur Provinsi
Overijssel.
Pada kesempatan ini, Gubernur Isran Noor langsung memberikan kesempatan kepada anggota kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia untuk berdiskusi dan bertanya kepada pihak IPO.
Diawali sharing dan pertanyaan dari Ketua Dewan Pakar APPSI Prof Ryaas Rasyid.
"Kita mendapat banyak informasi tentang bagaimana pemerintah provinsi menjalankan tugas dan peran asosiasi dalam merumuskan kepentingan bersama dan bertukar pengalaman," kata Prof Ryaas di Kantor IPO di Denhaag, Rabu (19/7/2023).
Pesan IPO, agar pemerintah provinsi tetap harus merujuk pada kebijakan nasional dan selalu melakukan komunikasi yang elegan agar jalannya pemerintahan berlangsung efektif.
Meski demikian, pemerintah provinsi juga tetap bisa melakukan akselerasi dan inovasi yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Misal soal pilihan pembangunan infrastruktur, boleh tidak sama dengan provinsi lain.
Pertanyaan juga diajukan oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten 2 Setda Papua Suzana Dewijana Wanggai dan Asisten 2 Setda Sulawesi Tengah Rudi Dewanto.
Kepala Bapenda Kaltim Ismiati juga bertanya soal bagaimana provinsi mendapatkan pajak dari kendaraan bermotor. Lantas dikenakan sanksi jika tidak membayar.
Anggota Dewan IPO Andries Heidema, menjelaskan bahwa pajak di Belanda merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Pajak dikontrol dan dikumpulkan oleh Dinas Pajak (Belastingdienst) dari pusat untuk kemudian sebagian kecilnya diberikan kepada pemerintah daerah," jelas Heidema.
Khusus pajak kendaraan, pengawasan dilakukan melalui kamera (yang sangat banyak tersebar di seluruh Belanda). Jika tertangkap belum membayar pajak, maka polisi akan memberikan denda.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji ikut bertanya menanyakan hubungan parlemen dengan IPO.
"Ternyata di sini, dua anggota IPO adalah perwakilan dari parlemen," ungkap Seno.
Menurutnya, pola ini tentu memudahkan komunikasi pemerintah dan parlemen dalam setiap isu dan kebijakan. Hanya sayangnya, mereka tidak memiliki asosiasi DPRD di Belanda.
Sementara Gubernur Isran Noor hanya berucap singkat saat mengakhiri pertemuan yang berlangsung hangat tersebut.
"Bagus, very good inspiring," ucap Gubernur Isran Noor disambut aplaus peserta pertemuan.(sul/ky/adpimprov kaltim)
17 September 2020 Jam 22:22:01
Administrasi Pembangunan
20 Januari 2022 Jam 18:49:03
Administrasi Pembangunan
06 Mei 2020 Jam 16:49:18
Administrasi Pembangunan
28 September 2021 Jam 06:40:33
Administrasi Pembangunan
19 September 2022 Jam 19:03:57
Administrasi Pembangunan
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
14 September 2015 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
25 Oktober 2022 Jam 21:44:52
Ibu Kota Negara
18 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Juni 2016 Jam 00:00:00
Agama
22 Februari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah