Kalimantan Timur
Gubernur Berjuang Agar Perbaikan Semua Jalan Nasional Disegerakan

Foto Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA – Empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi kondisi jalan mantap di Kaltim terus meningkat. Seperti diketahui, pada awal periode keduanya memimpin Benua Etam, Oktober 2018, kondisi mantap jalan provinsi baru sekitar 50% dari total panjang 895 km. Separuh lainnya masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan.

 

“Saat masuk masa jabatan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, penanganan jalan provinsi itu kemudian menjadi program prioritas,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Provinsi Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda didampingi Plt Kepala Bidang Bina Marga, Hariadi, Minggu (27/11/2022).  

 

Pembangunan infrastuktur menjadi misi ketiga dari visi Kaltim Berdaulat, yaitu “Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan insfrastruktur kewilayahan”.  Karena itu, meski selama dua tahun lebih harus bergelut menghadapi serangan pandemi Covid-19 dengan berbagai dampak refocusing anggaran, duet pemimpin Kaltim ini tetap memberi perhatian besar untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan.

 

Hal ini bisa dilihat dari kondisi kemantapan jalan provinsi (jalan yang menjadi kewenangan provinsi) pada akhir 2021 yang sudah mencapai 75,2%.  Akhir tahun 2022 ini, kondisi jalan mantap sudah berada pada posisi 77,41% dari target 76%. 

 

“Akhir tahun 2023 berdasarkan rencana penanganan yang akan kami laksanakan, diperkirakan kemantapan jalan provinsi bisa tembus hingga 82%,” yakin Nanda, sapaan akrabnya.

 

Dalam posisi 77% saat ini, berarti terdapat 692 km kondisi jalan provinsi yang sudah mantap. Sisanya masih ada rusak ringan dan rusak berat.  Jika realisasi bisa mencapai 82% di tahun 2023, maka berarti ada 711 km kondisi jalan provinsi yang sudah mantap. Sisanya 184 km kondisi jalan masih rusak ringan dan rusak berat. 

 

“Untuk jalan provinsi, sampai akhir 2021, jalan beton yang sudah dibangun sepanjang 249 km. Sedangkan jalan aspal sepanjang 475 km,”  beber Nanda. 

 

Secara visual dijelaskan Nanda ruas-ruas jalan provinsi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas menjadi mantap. Antara lain jalur Samarinda menuju Kecamatan Sebulu di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 67 km. 

 

“Sekarang sudah lumayan banget, dan 2023 insyaallah tuntas. Dulu, jalan ke sana susah sekali dilewati,” ucap Nanda.

 

Berikutnya, jalur Samarinda – Palaran – Sangasanga – Muara Jawa – Samboja (pesisir). Kondisi sekarang sebagian beton dan sebagian lainnya aspal.  Kondisinya hampir mulus secara keseluruhan. Ditargetkan tahun 2023 semua mulus tuntas. Kemudian jalur Simpang Tiga Samberah - Muara Badak juga sudah  dalam kondisi hitam mulus dengan aspal. Demikian juga Samarinda – Anggana. 

 

“Memang ada longsoran di sana. Insyaallah secara terukur dan terencana akan kami tangani pada 2023,” jelasnya. 

 

Jalan provinsi lainnya yang juga sudah mulus dan nyaman dilalui adalah Simpang km 38 Samboja – Sepaku – Petung sepanjang 103,9 km. Status jalan ini tahun depan akan beralih menjadi jalan nasional. Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di sekitar pertengahan jalur tersebut. Di sini, kontribusi APBN masuk dari Simpang km 38 hingga Simpang ITCI dan Simpang Rico. Sementara APBD Provinsi Kaltim digelontorkan dalam proyek tahun jamak untuk membangun jalan dari Simpang Rico (Jembatan Pulau Balang) hingga Petung sepanjang 30,42 km.  

 

“PR kami hingga akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub, yang sekitar 18 persen itu adanya di utara. Antara Kaliorang - Talisayan  - Tanjung Redeb. Jalur itu total panjangnya 400 km. Paling berat di Kaubun (Kutai Timur) - Talisayan (Berau). Untuk Kaliorang - Kaubun insyaallah tuntas tahun 2023,” papar Nanda lagi. 

 

MINTA PERBAIKAN JALAN NASIONAL DISEGERAKAN

 

Tidak semua jalan di Kaltim berstatus jalan provinsi (kewenangan provinsi). Sebagian merupakan kewenangan pusat atau status jalan nasional.  Sebagian jalan yang rusak dan hancur adalah jalan nasional. Lantas apakah Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi berdiam diri dengan kondisi itu? 

 

“Jalan nasional itu murni kewenangan pusat. Tapi Pak Gubernur tidak pernah berhenti berjuang meminta agar usulan Kaltim disegerakan. Apa yang beliau minta disegerakan? Ya, penanganan seluruh jalan nasional. Terutama yang rusak-rusak itu,” ungkap Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Minggu (27/11/2022). 

 

Beberapa jalan nasional yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja dan banyak dikeluhkan antara lain jalur Sangatta – Kaliorang, Tenggarong (Kutai Kartanegara – Barong Tongkok (Kutai Barat). Jalur Samarinda – Bontang, dan Bontang – Sangatta.

 

Perjuangan Gubernur Isran Noor agar pusat menyegerakan kemantapan jalan nasional di Kaltim dilakukan dalam banyak kesempatan. Salah satunya dalam forum para gubernur yang juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa. Begitu pun saat rapat-rapat bersama Presiden Joko Widodo.

 

Nanda menyebutkan, tidak sedikit dari permintaan Gubernur Isran Noor yang ditindaklanjuti pusat. Antara lain jalan pendekat Jembatan Pulau Balang dari sisi Balikpapan. Sekarang kelanjutan proyek jalan yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan melalui Jembatan Pulau Balang itu sudah diambil alih pemerintah pusat. 

 

“Alhamdulillah. Itu kalau  daerah sendiri yang melanjutkan pasti berat. Pembebasan lahan saja bisa mencapai Rp300 miliar. Belum lagi pembangunan fisik bisa mencapai Rp1 triliun lebih,” ungkap Nanda.

 

Pemerintah pusat juga terus melakukan perbaikan jalan Samarinda – Bontang dengan beton dan aspal. Sebagian besar kondisinya saat ini sudah lebih baik, meski sebagian masih dalam proses pekerjaan. Demikian pula untuk jalur ke Kutai Barat. Tahun ini APBN juga terus digelontorkan untuk peningkatan kualitas jalan di kawasan itu. 

 

Beberapa waktu lalu sambung Nanda, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menyampaikan bahwa target 2024 jalan nasional di Kaltim 90% mantap. Posisi sekarang masih 82%. 

 

“Jadi semua tidak ujug-ujug. Tapi disuarakan oleh Pak Gubernur. Sebab kalau menunggu daerah menyelesaikan sendiri, pasti sulit. Pak Gubernur itu terus berjuang untuk rakyatnya, ,” tegas Nanda. 

 

Perhatian besar Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi juga diberikan untuk pembangunan jalan di kawasan perbatasan dengan membangun jalan dan puluhan jembatan.  

 

"Untuk ruas jalan Tering  (Kutai Barat) – Ujoh Bilang (Mahakan Ulu) total penanganan tahun  2019 – 2021 dalam bentuk perkerasan aspal 24,93 km,  cut/fill dan timbunan pilihan 14,36 km. Kita juga bangun 6 jembatan panel," jelas Nanda.

 

Total alokasi anggaran untuk penanganan 2019 - 2021 sisi Kutai Barat, pembangunan jalan sebesar Rp119.3 miliar dan pembangunan jembatan Rp23,2 miliar. Total  Rp142,5 miliar.

 

Alokasi juga dikucurkan untuk pembangunan jalan dari Mahulu untuk ruas jalan Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai.  Total penanganan jalan tahun 2015 – 2021 berupa  cut/fill dan timbunan pilihan sepanjang 89,50 km. Total penanganan jembatan tahun  2015 – 2021  terdapat 20 titik (bailey) jembatan panel.

 

"Dalam periode itu, total anggaran pembangunan jalan di Mahulu sebanyak Rp101,4 miliar. Sedangkan

 

pembangunan jembatan Rp75,6 miliar. Jadi total Rp177 miliar," beber Nanda lagi. 

 

Tahun 2022 ini, Pemprov Kaltim kembali mengalokasikan anggaran untuk ruas jalan Tering - Ujoh Bilang sebesar Rp29,3 miliar berupa perbaikan geometrik jalan (cut and fill) dan pelebaran jalan.

 

Sementara untuk sisi Mahulu (Ujoh Bilang - Long Bagun - Long Pahangai) dialokasikan sebesar Rp28,5 miliar untuk perbaikan geometrik  jalan (cut and fill),  pelebaran jalan dan saluran (aramco/pipa baja bergelombang).

 

Untuk pembangunan jembatan di tahun 2022 di Mahulu terdapat dua jembatan di  ruas jalan Long  Bagun – Long Pahangai dengan nilai pagu Rp6,2 miliar.

 

"Kita juga bangun jembatan yang lebih besar yakni Jembatan Mubong di ruas Long Bagun – Long Pahangai dengan nilai  Rp20 miliar," tambahnya.  (sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Data Masih Kosong
Data Masih Kosong
Government Public Relation