SAMARINDA - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada Sabtu (28/2) telah mencanangkan Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi tahun 2019 dengan melakukan tahapan penutupan lokalisasi di KM 10 Loa Janan dan di Simpang Kitadin kabupaten Kutai Kartanegara.
Pencanangan Kaltim bebas lokalisasi prostitusi ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI Khofifah Inda Parawansa dan Bupati Kukar Rita Widyasari serta pihak dari kepolisian dan TNI serta sejumlah tokoh masyarakat di Kaltim.
Gubernur Kaltim dalam sambutannya menyampaikan bahwa penutupan lokalisasi dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan langkah agar tidak menimbukan keributan. "Harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, perlu ada pendekatan antar semua pihak dan semuanya itu harus terencana dengan matang," katanya.
Persoalan kemiskinan sudah menjadi faktor utama para Wanita Tunas Susila (WTS) untuk mencari makan dan hidup di Kaltim. Apalagi, di Kaltim sudah dikenal sebagai daerah yang sangat terbuka dalam memberikan kehidupan yang layak.
"Persoalan seperti itu harus segera di selesaikan. Kita harus temukan bagaimana solusinya. Dengan penutupan ini, tidak usah kawatir. Pemerintah sudah memberikan jaminan hidup. Kita lakukan pembinaan dan pelatihan agar memiliki keterampilan berusaha. Yang jelas, dengan penutupan ini, para pelaku akan diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidupnya," katanya.
Awang menambahkan, bahwa setiap penutupan lokalisasi biasanya diwarnai dengan keributan seperti di Kalijodo Jakarta dan Dolly Jawa Timur. Namun, berbeda dengan Kaltim yang penutupan lokalisasinya tidak diwarnai dengan keributan.
"Alhamdulillah tidak ada keributan. Kaltim tetap aman dan kondusif karena ada jaminan hidup buat para pelaku. Kita tutup lokalisasi dan langsung kita berikan aktivitas khusus kepada para pelaku (eks WTS) agar mandiri dengan melakukan pekerjaan seperti menjahit, memasak, kecantikan dan kegiatan lainnya yang diinginkan para pelaku," katanya.
Berdasarkan data, di Kaltim masih terdapat 35 lokalisasi dengan jumlah WTSnya sebanya 4.035 wts. "Saya berharap setelah pencanangan penutupan lokalisasi secara bertahap ini, Kaltim akan bebas prostitusi 2019 sejalan dengan pencanangan gerakan Indonesia bebas lokalisasi prostitusi 2019," katanya.
Menteri Sosial RI Khofifah Inda Parawansa mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kaltim, Bupati Kukar dan sejumlah pihak yang membantu proses penutupan lokalisasi di KM 10 Loa Janan dan Simpang Kitadin.
"Memang dalam penutupan lokalisasi itu tidak ada yang sim salambim. Tapi, perlu beberapa tahapan. perlu ada persiapan dalam menata kehidupan para pelaku. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguatan produktivitas dan penyejahteraan lahit batin dari masyarakat kukar dan Kaltim," katanya. (rus/hmsprov)
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
14 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial
05 Maret 2021 Jam 19:51:36
Sosial
05 Juni 2018 Jam 19:36:01
Sosial
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
11 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Sosial
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
21 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
08 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Mei 2022 Jam 19:48:36
Wakil Gubernur Kaltim
04 Februari 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan