JAKARTA - Gubernur Kaltim H Isran Noor menghadiri Rapat Dewan Pengarah Green Growth Program (GGP) di ruang rapat Sugijanto Soegijoko (SS) Kementerian PPN/Bappenas Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019). Rapat ini membahas kemajuan dan kelanjutan program pertumbuhan hijau fase II 2016-2019 kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan Green Growth Global Institute (GGGI).
Dalam paparannya, gubernur yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kaltim Saur Parsaoran mengungkapkan Kaltim seperti tertuang dalam RPJMD 2018-2023 fokus untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru yang difokuskan pada industrialisasi berbasis sumber daya alam terbarukan. Termasuk meningkatkan produktivitas kawasan, yang fokus pada pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah.
"Pada fase III nanti, kami meminta dukungan pada aspek perencanaan pembangunan daerah, perencanaan spasial daerah dan perencanaan pembangunan sektor. Seperti review RPJMD, RTRW, Renstra Dinas dan lain-lain yang selaras dengan Visi Misi Gubernur. Serta pelaksanaan penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka implementasi Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) 2020-2024. Dimana Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pembangunan rendah karbon," jelas Saur.
Sementara Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Bappenas Dr Arifin Rudiyanto mengapresiasi Kaltim karena provinsi pertama yang melaksanakan program pertumbuhan hijau ini.
"Semoga bisa menjadi contoh dan motor penggerak bagi provinsi lain untuk melakukan hal yang sama. Apalagi Kaltim juga ditunjuk sebagai pelaksana program FCPF-CF oleh Bank Dunia dan negara donor untuk mengimplementasikan pembangunan berbasis ekonomi hijau dan rendah emisi karbon," harap Arifin.
Tampak hadir, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale, Country Representative GGGI Indonesia Marcel Silvius, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Dr Ruandha Agung Sugardiman, Tim Pengarah GGGI Indonesia Prof Emil Salim dan Erna Witoelar, pejabat Direktur di lingkup Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kemenko Perekonomian dan LAN, serta perwakilan Pemprov Kaltim dan Kalteng. (her/yans/humasprovkaltim).
04 Maret 2018 Jam 20:10:40
Kerjasama Pemerintahan
29 Maret 2018 Jam 20:12:00
Kerjasama Pemerintahan
08 Februari 2022 Jam 19:47:35
Kerjasama Pemerintahan
02 Januari 2018 Jam 22:57:07
Kerjasama Pemerintahan
04 Maret 2018 Jam 20:10:40
Kerjasama Pemerintahan
08 Juni 2022 Jam 20:29:14
Kerjasama Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
21 Maret 2019 Jam 20:16:51
Kehumasan
31 Desember 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan
26 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 Mei 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
26 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Penataan Ruang