Kalimantan Timur
Gubernur Ingatkan Pentingnya Antisipasi Musuh Baru Pasca Covid

Foto Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Saat memberi arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Gubernur Isran Noor mengingatkan pentingnya mengantisipasi 'musuh' baru pasca Covid-19.

 

"Dua tahun kita alami stagnasi karena Covid-19. Saat ini semua mengalami masalah baru. Apa itu? Meningkatnya harga bahan-bahan pokok," kata Gubernur Isran Noor di Pendopo Odah Etam, Rabu (20/4/2022).

 

Masalah baru ini menurut Gubernur bukan hanya terjadi di Kaltim, tapi juga Indonesia bahkan  dunia. 

 

Analisa Gubernur, saat dua tahun pandemi berlangsung, aktivitas masyarakat dibatasi. Covid-19 menyebabkan demand (permintaan) menurun, sehingga produksi juga ikut turun.

 

Sebaliknya, ketika Covid semakin melandai dan mengarah pada aktivitas kehidupan normal, maka demand melonjak drastis. Dampaknya, permintaan tinggi dan produksi belum siap.

 

Selanjutnya harga bahan pokok seperti minyak goreng mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Ditambah lagi persoalan global, salah satunya konflik Rusia-Ukraina.

 

"Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama dari masalah global ini. Ditambah lagi dampak perang Rusia-Ukraina," imbuh Gubernur.

 

Sebab jika antisipasi tidak dilakukan dengan baik, maka risiko buruk pasti akan dihadapi oleh masyarakat.

 

"Sudah mahal, barangnya tidak ada. Tapi sekarang sudah ada. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang lebih parah menjelang lebaran ini. Jangan panik dan berbelanjalah dengan bijak," harap Gubernur.

 

"Ini akan kita waspadai. Kita juga sudah rapat lintas sektor yang diinisiasi oleh Polda Kaltim. Insyaallah semua stok aman," pungkas Gubernur.

 

Musrenbang dihadiri Dirjen Bangda Kemendagri, Forkopimda Kaltim,  bupati/wali kota, para sultan dari kesultanan di Kaltim, tokoh dan organisasi masyarakat. (sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation