28 November 2022 Jam 22:09:21   Cinthia   Gubernur Kaltim   486 kali

SAMARINDA -  Setelah resmi menggantikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023 Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor memohon izin kepada Anies Baswedan bersama seluruh gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia untuk berjuang bersama-sama meminta keadilan terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada pemerintah pusat.

 

"Anggaran APBN itu jangan terlalu banyak dikelola oleh pusat. Karena, pusat itu hanya mengelola lima sektor, yakni pertahanan keamanan, kementerian luar negeri, peradilan, agama, moneter dan keuangan serta utang negara," tegas Isran Noor ketika baru-baru ini.

 

Di luar dari semua sektor itu, dilaksanakan oleh daerah-daerah. Untuk itu, Isran mengajak seluruh anggota APPSI atau Gubernur se Indonesia bersama Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apkasi dan Apeksi) memperjuangkan keadilan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

 

Termasuk dana sistem pendidikan nasional. Yaitu 20 persen dari APBN. Isran menjelaskan, yang terlaksana saat ini secara utuh dari dana 20 persen tersebut dikelola oleh pusat itu, ternyata kurang lebih 15 persen. Sisanya yang ditransfer ke daerah hanya 5-6 persen saja. 

 

"Jadi, sejak dulu tidak ada namanya dana abadi pendidikan itu. Makanya, ini harus menjadi perhatian APPSI untuk berjuang bagi keadilan daerah," pesannya. 

 

Hal ini pun pernah juga disampaikan Isran ketika pembahasan Undang-undang tentang perimbangan keuangan dihadapan DPR RI.

 

Artinya, dari aspirasi ini, Isran menegaskan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah mampu mengelola keuangan negara.

 

"Prinsipnya, harus adil. Tidak ada daerah yang tidak mau membelanjakan uang dari negara. Semua ini, hanya tergantung sistem tataa keuangan yang baik dan tidak menjelimet," tegasnya. (jay/sul/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak