SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2021 di Hotel Midtown lalan Hasan Basri Samarinda, Kamis (18/3/2021).
Kegiatan bertema Strategi Meningkatkan Indeks Desa Membangun di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Kalimantan Timur Berdaulat dilakukan secara daring dan luring menerapkan protokol kesehatan Covid-19 diikuti 100 peserta, terdiri Kepala Dinas PMPD tujuh kabupaten dan Kepala Bagian Pemerintahan dari tiga kota, serta pimpinan OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim.
Hadir pula secara daring para Konsultan Pendamping Wilayah, Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Ahli Kabupaten Pendamping Desa Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa se Kaltim.
Rakor menghadirkan narasumber pejabat Kemendagri, Kementerian PDTT, Bappeda, BPKAD dan DPMPD Kaltim, dibuka ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Syirajuddin.
Gubernur Isran Noor menegaskan jajaran DPMPD provinsi dan kabupaten agar benar-benar mencurahkan perhatian dalam pengembangan desa yang tersebar di kawasan pedalaman, perbatasan dan daerah tertinggal.
"Desa-desa kita ini rata-rata berada di kawasan pinggiran dan jauh dari pusat pemerintahan provinsi juga kabupaten dan kota," kata Isran Noor.
Walaupun setiap tahun ada kenaikan status desa, namun menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, di masa pandemi Covid-19 ini tentu memberi dampak dan berimbas pada kondisi desa-desa dan kelurahan dari segi sosial dan ekonominya.
Karenanya, diperlukan kesungguhan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk pemerintah pusat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desanya, termasuk penganggaran.
Disebutkannya, Kaltim dari 7 kabupaten memiliki 841 desa, dimana ada 128 desa tertinggal dan status sangat tertinggal 4 desa.
"Semoga desa-desa yang tertinggal dan sangat tertinggal ini bisa kita hapus segera. Tidak ada lagi untuk Kaltim dan semua menjadi desa maju bahkan mandiri," harap orang nomor satu Benua Etam ini.
Secara keseluruhan dari 841 desa di Kaltim, terdiri 51 desa mandiri, 202 desa maju dan 456 desa berkembang, 128 desa tertinggal dan 4 desa sangat tertinggal.(yans/sdn/sul/humasprov kaltim)
18 November 2021 Jam 22:23:11
Rapat Koordinasi Pemerintah
28 Maret 2022 Jam 21:27:11
Rapat Koordinasi Pemerintah
25 Maret 2019 Jam 18:20:33
Rapat Koordinasi Pemerintah
22 Juni 2019 Jam 17:07:06
Rapat Koordinasi Pemerintah
27 Juli 2022 Jam 09:48:31
Rapat Koordinasi Pemerintah
22 Maret 2022 Jam 20:35:47
Rapat Koordinasi Pemerintah
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
01 Februari 2018 Jam 19:08:15
Pendidikan
20 Mei 2016 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
01 Desember 2017 Jam 12:51:46
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
05 November 2021 Jam 21:49:13
Berita Acara