SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2021 di Hotel Midtown lalan Hasan Basri Samarinda, Kamis (18/3/2021).
Kegiatan bertema Strategi Meningkatkan Indeks Desa Membangun di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Kalimantan Timur Berdaulat dilakukan secara daring dan luring menerapkan protokol kesehatan Covid-19 diikuti 100 peserta, terdiri Kepala Dinas PMPD tujuh kabupaten dan Kepala Bagian Pemerintahan dari tiga kota, serta pimpinan OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim.
Hadir pula secara daring para Konsultan Pendamping Wilayah, Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Ahli Kabupaten Pendamping Desa Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa se Kaltim.
Rakor menghadirkan narasumber pejabat Kemendagri, Kementerian PDTT, Bappeda, BPKAD dan DPMPD Kaltim, dibuka ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Syirajuddin.
Gubernur Isran Noor menegaskan jajaran DPMPD provinsi dan kabupaten agar benar-benar mencurahkan perhatian dalam pengembangan desa yang tersebar di kawasan pedalaman, perbatasan dan daerah tertinggal.
"Desa-desa kita ini rata-rata berada di kawasan pinggiran dan jauh dari pusat pemerintahan provinsi juga kabupaten dan kota," kata Isran Noor.
Walaupun setiap tahun ada kenaikan status desa, namun menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, di masa pandemi Covid-19 ini tentu memberi dampak dan berimbas pada kondisi desa-desa dan kelurahan dari segi sosial dan ekonominya.
Karenanya, diperlukan kesungguhan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk pemerintah pusat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desanya, termasuk penganggaran.
Disebutkannya, Kaltim dari 7 kabupaten memiliki 841 desa, dimana ada 128 desa tertinggal dan status sangat tertinggal 4 desa.
"Semoga desa-desa yang tertinggal dan sangat tertinggal ini bisa kita hapus segera. Tidak ada lagi untuk Kaltim dan semua menjadi desa maju bahkan mandiri," harap orang nomor satu Benua Etam ini.
Secara keseluruhan dari 841 desa di Kaltim, terdiri 51 desa mandiri, 202 desa maju dan 456 desa berkembang, 128 desa tertinggal dan 4 desa sangat tertinggal.(yans/sdn/sul/humasprov kaltim)
11 Juni 2020 Jam 22:46:30
Rapat Koordinasi Pemerintah
24 Maret 2022 Jam 21:21:23
Rapat Koordinasi Pemerintah
18 September 2019 Jam 19:14:20
Rapat Koordinasi Pemerintah
30 Oktober 2019 Jam 09:05:30
Rapat Koordinasi Pemerintah
02 September 2022 Jam 09:37:32
Rapat Koordinasi Pemerintah
22 September 2022 Jam 05:44:17
Rapat Koordinasi Pemerintah
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
03 Maret 2015 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
11 Februari 2019 Jam 18:10:48
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
02 Maret 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
20 Januari 2019 Jam 08:22:06
Kolom Minggu
28 September 2022 Jam 13:53:54
Gubernur Kaltim