09 Mei 2022 Jam 20:45:41   Cinthia   Gubernur Kaltim   590 kali

BALI - Penerimaan daerah minimal 50 persen jika tidak bisa lebih dari 60 persen dari penerimaan negara harus diperjuangkan demi pembangunan daerah yang berkeadilan. Raker APPSI Tahun 2022 di Bali merupakan peluang besar bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) untuk meminta keadilan guna menyejahterakan rakyat.

Gubernur Kaltim Isran Noor di hadapan sejumlah gubernur dan kepala OPD dalam Rakor Usulan Dana Bagi Hasil Lainnya Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (KHPD), menandaskan pembagian keuangan selama ini belum membantu daerah bisa membangun daerahnya lebih maksimal.  

“Dalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata tidak hanya di Pulau Jawa saja, sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan sumber daya alam yang menyokong devisa negara,” sebut Isran. 

Di awal sambutannya setelah laporan Kepala Bapenda Kaltim  Ismiati, diungkapkan selama ini produksi kelapa sawit belum bisa dinikmati daerah sementara yang merasakan dampaknya seperti bencana alam, jalan rusak dan konflik sosial. 

“Memang tidak minta keadilan seutuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan karena pembangunan belum merata dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Isran yang disambut aplaus ratusan peserta rakor. 

Sebelumnya Kepala Bappenda Kaltim Ismiati menerangkan rakor yang digelar di sebuah hotel ternama di Bali ini, memanfaatkan kedatangan Gubernur se-Indonesia untuk mengikuti Raker APPSI yang dibuka Wapres Ma’ruf Amin, nanti malam. “Rakor Usulan DBH untuk memberikan manfaat bagi semua daerah agar bisa merasakan semua hasil SDA-nya,” kata Ismiati. (sdn/sul/yans/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak