Gubernur Jelaskan Soal IKN, Slow Down, Bukan Dihentikan

28 Agustus 2020 Jam 21:05:36 Humas Prov. Kaltim Perencanaan Pembangunan 1259 kali

Wawancara seputar IKN dilakukan oleh Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Mariman Darto kepada Gubernur Kaltim Isran Noor. Gubernur menegaskan, rencana pindah IKN hanya slow down, tidak dihentikan. (adi/suseno/humasprov kaltim)

SAMARINDA – Kelanjutan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) mulai banyak dipertanyakan. Setelah merebaknya pandemi Covid-19, kabar seputar IKN cenderung sepi, seperti tidak akan berlanjut.

Pertanyaan hampir sama disampaikan Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Mariman Darto dan tim untuk kepentingan analisa dan kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN). Salah satu pertanyaan pentingnya, apakah rencana IKN masih akan dilanjutkan?

Gubernur Kaltim Isran Noor menjawab ihwal pertanyaan seputar rencana pemindahan IKN ke sebagian wilayah PPU dan Kukar. “Sekarang ini rencana pemindahan IKN lagi slow down, bukan dihentikan. Karena kita sedang menghadapi musibah Covid-19,” tegas Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (27/8).

Gubernur sangat meyakini, bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya tidak akan menghentikan, apalagi membatalkan rencana besar untuk negara, terutama terkait rencana pemindahan IKN ini.

Secara berjenjang pemerintahan terdekat dengan rencana ibu kota baru pun telah menyusun rancangan antisipasi pembangunan sebagai bagian dari kawasan penyangga IKN. Daerah-daerah itu adalah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan dan juga Samarinda.

Gubernur juga menjawab pertanyaan seputar apakah rencana pemindahan ibu kota ini akan berpengaruh terhadap visi Kaltim Berdaulat hingga menyebabkan daerah ini perlu melakukan penyesuaian terhadap visi tersebut?

“Penyesuaian pasti ada. Tapi, poin pentingnya, pemindahan IKN ini bukan untuk Kaltim, tapi untuk Indonesia,” tegas Isran.

Bersinggungan dengan IKN, Isran menjelaskan visi Kaltim Berdaulat agar bisa dipahami secara benar oleh bangsa Indonesia. Kaltim Berdaulat itu jelas Gubernur, bukan berarti Kaltim ingin merdeka. Tapi, berdaulat dalam pengertian, bagaimana masyarakat Kaltim bisa memiliki sebuah kemampuan aksesibilitas untuk membangkitkan dirinya di dalam mengolah sumber daya alam.

“Agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sekarang memang ada, tapi tidak sesuai dengan risiko yang bakal ditanggung daerah. Jadi bukan kita mau merdeka. Ora ada itu,” jawab Isran, setengah bercanda disambut tawa Mariman Darto dan tim.

Gubernur Isran Noor juga menguraikan kebijakannya untuk tidak secara khusus menuntut prioritas dalam proses pembangunan IKN dan setelah IKN benar-benar pindah ke Kaltim sekira pertengahan tahun 2024.

“Saya pribadi tidak akan meminta prioritas. Justru sumber daya manusia kita harus kita siapkan agar bisa berkompetisi secara sehat,” tegas Gubernur.

Isran juga menegaskan Kaltim juga akan menyiapkan ketersediaan pangan yang cukup bagi ibu kota baru nantinya. Menurut Gubernur, Kaltim masih sangat cukup memiliki areal untuk pengembangan pertanian untuk kedaulatan pangan, bukan hanya beras, tapi juga jagung, kedelai, sukun, dan pangan lainnya.

Isran juga terbuka dengan rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan yang akan membangun kawasan pangan dengan mengerahkan personel TNI. Cara pandangnya, bahwa pangan termasuk di antara sistem pertahanan nasional yang juga harus disiapkan secara matang.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin hadir mendampingi Gubernur Isran Noor. (sul/adv)

Berita Terkait