SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim HM Jauhar Efendi, Staf Ahli Gubernur bidang Polhukkam Noor Al Barakati dan Kepala Dinas Pendidikan Anwar Sanusi menyerahkan tujuh unit kendaraan operasional bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri kabupaten/kota se-Kaltim, di teras Kantor Gubernur Kaltim, Jum’at (23/07).
Gubernur Isran Noor mengatakan fasilitas berupa kendaraan operasional yang diberikan oleh pemerintah kepada unit kerja terutama dalam kegiatan pendidikan di Benua Etam khususnya untuk SLB Negeri ini adalah untuk mempermudah kegiatan-kegiatan di masing-masing SLB Negeri.
“Itu juga ada konsekuensinya di samping fasilitas diberikan, juga itu biasanya persoalan biaya operasional dan pemeliharaannya itu belum tentu dapat dari pemerintah. Jadi ini pandai-pandai saudara untuk bagaimana merawat dan memelihara menjaga aset pemerintah provinsi ini dan tentunya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan operasional pendidikan,” ujar Isran Noor di hadapan Kepala SLB Negeri dari tujuh kabupaten/kota yang hadir.
Ke depan, lanjut Isran, mungkin ada sekolah-sekolah yang bukan negeri atau swasta juga diperhatikan. Dalam artian bisa saja dibantu jika memang berperan untuk kepentingan masyarakat dan anak didik, khususnya bagi anak-anak difabel. Tentunya dengan perhatian dan bantuan yang proporsional.
“Sekali lagi selamat. Setelah mendapatkan fasilitas kendaraan operasional ini digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing sekolah. Pelihara, rawat dengan baik, gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan operasional sekolah,” pesannya.
Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi mengungkapkan bantuan kendaraan operasional bagi SLB Negeri ini diberikan kepada 10 kabupaten/kota di Kaltim, dimana tiga daerah, yaitu SLB Negeri Sangatta, Kutai TImur, SLB Negeri Berau dan SLB Negeri Kutai Barat. Dan yang hadir pada saat ini adalah Kepala SLB Negeri Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser dan Mahakam Ulu.
Anwar Sanusi menekankan bahwa bantuan kendaraan operasional bagi SLB Negeri ini sebagai wujud nyata dari salah satu misi Gubernur Kaltim, yakni berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
“Inilah yang kita laksanakan saat ini, membangun SDM penyandang disabilitas. Jadi kita utamakan membantu anak-anak difabel yang orang tuanya tidak mampu, mobil inilah yang nantinya digunakan oleh pihak sekolah untuk menjemput anak-anak yang memiliki ketunaan, agar bisa belajar di sekolah. Untuk peningkatan kualitas SDM,” jelas Anwar Sanusi.
Kepala SLB Negeri Tanah Grogot Kabupaten Paser, Sukamto menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemprov Kaltim yang telah menyerahkan bantuan kendaraan operasional melalui Dinas Pendidikan kepada SLB-SLB di Kaltim.
“Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dari Pemprov Kaltim yang telah memperhatikan anak-anak disabilitas. Karena dengan mobil ini yang nanti akan menjemput anak-anak agar bisa bersekolah,” ucapnya. (her/sul/humasprov kaltim).
13 November 2019 Jam 08:41:18
Kegiatan Pemerintah
17 Juli 2019 Jam 21:03:53
Kegiatan Pemerintah
15 Juli 2020 Jam 22:05:38
Kegiatan Pemerintah
19 Desember 2019 Jam 22:22:44
Kegiatan Pemerintah
18 Mei 2021 Jam 10:22:05
Kegiatan Pemerintah
10 Januari 2019 Jam 21:11:58
Kegiatan Pemerintah
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
02 Agustus 2020 Jam 18:05:39
Kunjungan Kerja
08 Januari 2018 Jam 12:56:50
Gubernur Kaltim
18 Maret 2014 Jam 00:00:00
Peternakan
26 Juli 2019 Jam 22:33:33
Pertanian dan Ketahanan Pangan
31 Juli 2019 Jam 21:59:51
Rapat Koordinasi Pemerintah