SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan, pembiayaan menyangkut permasalahan ganti rugi lahan Somber (eks pelabuhan feri) di Balikpapan tidak diperbolehkan melalui anggaran APBD.
"APBD tidak boleh membayar ganti rugi lahan Somber. Itu sudah sesuai dengan pertimbangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP)," tegas Awang Faroek Ishak saat menyampaikan arahannya kepada Walikota Balikpapan Rizal Effendi saat Rapat Koordinasi antara Jajaran Pemprov Kaltim dengan Pemkot Balikpapan di Samarinda baru-baru ini.
Diakuinya, ahli waris pemilik lahan Somber telah memenangkan gugatan hingga kasasi MA dengan ganti rugi yang ditetapkan sebesar Rp 13,4 Miliar. Bahkan, Pemprov Kaltim bersama dengan Pemkot Balikpapan sudah bersepakat untuk membayar ganti rugi lahan dengan ketentuan Pemprov Kaltim sebesar 60 persen dan Pemkot Balikpapan sebesar 40 persen.
"Namun, karena ada pertimbangan dari BPKP untuk tidak menggunakan APBD. Maka, saya sampaikan kalau itu adalah kewenangan dari pemerintah Pusat," katanya.
Lahan Somber, kata Awang, sebelumnya telah dikelola oleh Angkutan Sungai Dalam Provinsi (ASDP) yang secara langsung berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, sehingga, untuk permasalahan ganti rugi ini yang menanggung bukan berasal dari APBD melainkan dari APBN.
"Itu seharusnya dibayar oleh APBN. Itukan yang mengembangkan ASDP bukan Pemerintah Daerah (Pemda). ASDP itu kan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi, harus tanggung jawab, jangan tinggalin utang seperti itu. Yang jelas, kalau ada permasalahan itu bisa minta pertimbangan BPKP, insya Allah permasalahan itu akan selesai," katanya. (rus/hmsprov)
23 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Februari 2023 Jam 07:48:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Februari 2023 Jam 07:45:48
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:43:33
Informasi dan Komunikasi
01 Februari 2023 Jam 07:40:29
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:37:47
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
25 Maret 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
07 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
11 Desember 2021 Jam 11:42:25
Berita Acara
02 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
27 November 2018 Jam 18:38:14
Kegiatan Silaturahmi