Gubernur Minta BPS Terbuka Sampaikan Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

05 Agustus 2019 Jam 07:54:35 Humas Prov. Kaltim Statistik 746 kali

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor

SAMARINDA - Data informasi keberhasilan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kaltim sangat perlu disampaikan ke publik, terutama oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor meminta agar BPS terbuka sampaikan keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pertumbuhan dari sektor perdagangan.

Dimana pada 2018 kontribusi Kaltim sangat besar dalam surplus perdagangan. Khusus yang langsung diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kaltim nilainya mencapai 18,6 miliar dolars Amerika. Belum lagi komoditi ekspor yang diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Kaltim, mulai Surabaya, Makassar dan Jakarta.

"Jika ditotalkan kurang lebih sekitar 28 - 32 miliar dollars Amerika. Itu baru surplus perdagangan, belum yang lain. Artinya, kontribusi Kaltim itu ada terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mungkin belum disampaikan pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik. Karena itu, kami minta BPS bisa sampaikan itu," kata Isran Noor di Samarinda, baru-baru ini.

Apa yang diharapkan Gubernur Isran bukan kepentingan Kaltim, tetapi kepentingan bangsa. Artinya, pendataan itu penting.

Menurutnya, apa pun yang menjadi tuntutan kepada pusat bukanlah adanya kepentingan politik atau masalah lainnya.

Bahkan, penduduk Kaltim itu 35 persen diisi warga Pulau Jawa. Jadi, apa yang dituntut adalah dana pembangunan infrastruktur dapat dilebihkan. Karena bukan masalah primordialisme tetapi berbicara kepentingan kebangsaan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari pertumbuhan kontribusi surplus perdagangan tersebut jangan terlalu dibanggakan. Karena hasil pertumbuhan itu bersumber dari pertambangan batu bara yang terus menerus akan habis dan ini menjadi ancaman rakyat Kaltim.

"Karena itu, kami minta kepada pusat, ada dibangunnya industri hilirisasi pertambangan maupun perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kondisi ini, tentunya diharapkan ada pendataan yang jelas dari BPS secara nasional, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan dengan tepat," jelasnya. (jay/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait