01 November 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Gubernur Kaltim   828 kali

 

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan karena alasan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sanksi bermacam-macam. Contoh, bisa saja tidak memberikan ijin apapun terkait dengan operasional perusahaan tersebut. Hal ini ditegaskan Gubernur Awang Faroek agar karyawan tidak kehilangan mata pencaharian mereka hanya karena adanya kenaikan UMP tahun depan.

“Yang jelas, Gubernur Kaltim berpihak kepada kepentingan rakyat atau pekerja,” kata Awang Faroek Ishak di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (21/10).

Bagi perusahaan yang merasa mengalami kesulitan dan tidak mampu dengan kenaikan UMP ini, Gubernur Awang Faroek mempersilahkan para pengusaha untuk menyampaikan usulan penangguhan dan itu diperbolehkan sesuai aturan ketenagakerjaan, tentu dengan menyampaikan alasan ketidaksanggupan mereka.

“Jangankan seribu pekerja, 10 orang saja diPHK, saya tidak berkenan. Yang jelas, ini perhatian pemerintah daerah kepada rakyat,” tegas Awang.  (jay/sul/es/humasprov).

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak