SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak mengambil sikap tegas atas keterlambatan dana subsidi angkutan masyarakat perbatasan di Kaltim, dengan mengumpulkan para pengusaha maskapai penerbangan yang selama ini melayani masyarakat di wilayah perbatasan.
Gubernur minta para pengusaha penerbangan mengkaji dan menghitung ulang harga yang pantas dan layak untuk angkutan penerbangan ke perbatasan. Selama ini tiket ke wilayah perbatasan harganya dilepas atau ditentukan sesuai harga pasar oleh pihak maskapai.
Harga yang ditanggung pemerintah selama ini yaitu Rp900.000 namun kenyataan di lapangan harganya naik hingga mencapai Rp1.700.000 per penumpang.
“Saya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah mengambil keputusan untuk menawarkan harga terendah kepada beberapa maskapai penerbangan dengan mengkaji ulang harga tiket. Jika ada yang mampu memberikan harga terendah silahkan maskapai tersebut terbang ke perbatasan,” ujarnya.
Angkutan penerbangan ke kecamatan perbatasan Long Bawan, Long Apari dan Data Dawai, dalam tiga bulan terakhir terhenti karena belum turunnya anggaran dari Kementerian Keuangan. Sehingga, masyarakat yang melakukan perjalanan dari tiga kecamatan tersebut harus mengeluarkan dana sangat besar untuk biaya perjalanan udara.
Gubernur juga mengusahakan agar penerbangan yang selama ini terhenti dapat dilanjutkan sementara menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan turun ke daerah.
Kepada Pemerintah Pusat, Awang Faroek meminta dana pengelolaan kawasan perbatasan dapat dikelola daerah. Karena, daerahlah yang mengetahui secara pasti permasalahan di perbatasan.
“Dengan bantuan TNI Angkatan Darat, kita telah membangun tiga Bandara di perbatasan. Selain itu, kita akan melanjutkan program Kaltim Air dengan bekerjasama dengan pihak swasta setelah DPRD Kaltim tidak menyetuji Kaltim Air,” ujanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, H. Zairin Zain menjelaskan proses turunnya anggaran ini masih terkendala di Kementerian Keuangan. Saat ini, proses lelang sudah dilakukan dan diharapkan dalam waktu dekat, subsidi angkutan penerbangan ke perbatasan kembali berjalan normal.
Masalah yang dihadapi saat ini adalah, ketidaktersediaan subsidi angkutan ke perbatasan sehingga memberatkan masyarakat jika ingin bepergian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini penerbangan ke perbatasan dilayani Maskapai Susi Air.
Sementara itu, tuntutan warga masyarakat perbatasan yang menggelar demonstrasi di Bandara Temindung dan Kantor Gubernur Kaltim diantaranya menuntut segera merealisasikan penerbangan bersubsidi ke pedalaman dan perbatasan yang selama tiga bulan ini terhenti.(yul/hmsprov).
///Foto : Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak menerima perwakilan warga perbatasan yang minta perhatian pemerintah terkait subsidi ongkos angkut.(fajar/humasprov kaltim)
20 Mei 2019 Jam 23:37:40
Perhubungan
06 Februari 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
18 Juni 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
12 April 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
04 April 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
07 Agustus 2022 Jam 22:11:30
PKK
07 Agustus 2022 Jam 22:05:22
Sumber Daya Manusia
07 Agustus 2022 Jam 21:58:01
PKK
07 Agustus 2022 Jam 21:57:37
Pertanian dan Ketahanan Pangan
07 Agustus 2022 Jam 21:52:15
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
07 November 2020 Jam 10:39:00
Lingkungan Hidup
21 November 2017 Jam 13:26:59
Penanggulangan Bencana
03 September 2021 Jam 21:25:39
Kerjasama Pemerintahan
31 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Maret 2020 Jam 09:03:28
Berita Acara