JAKARTA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim terus membangun sinergi dengan kabupaten kota se-Kaltim dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya dilakukan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Bapenda se-Kaltim tahun 2021, yang digelar di Ruang Puri Ratna Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Kamis (25/11/2021).
Kegiatan Rakorda Bapenda tersebut dibuka Gubernur Kaltim H Isran Noor. Gubernur mengatakan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan berbagai sektor pembangunan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rakorda ini diharapkan dapat mengoptimalisasi pendapatan daerah di masing-masing kabupaten kota untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim,” kata Isran Noor.
Isran Noor mengatakan, di masa pandemi Covid-19, Bapenda Kaltim dan kabupaten kota harus terus bersinergi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi untuk mempermudah layanan dan meningkatkan penghimpunan PAD secara optimal, yaitu antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SDWKLLJ) maupun pencetakan pembayaran melalui e-Samsat, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
"Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai mitra Bapenda atas partisipasi dan kontribusinya terhadap daerah melalui pemungutan PBBKB di wilayah Provinsi Kaltim," ujarnya.
Melalui Rakor ini, lanjut Isran, diharapkan ditemukan rumusan-rumusan dan mencari solusi pemecahan terhadap berbagai permasalahan teknis maupun nonteknis yang berkaitan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD dan membuat strategi kebijakan, dan terobosan untuk optimalisasi PAD di era digitalisasi," pesan Isran Noor.
Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati mengatakan, pelaksanaan Rakor Bapenda ini merupakan agenda kerja dalam upaya peningkatan sinergi kabupaten kota dalam upaya peningkatan optimalisasi PAD.
Peserta lanjut Ismiati berasal dari unsur Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda kabupaten kota dan seluruh UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
"Melalui Rakor Bapenda se-Kaltim, bersama-sama memfokuskan untuk mencari formulasi dan solusi dalam berbagai persoalan secara komprehensif terkait dengan penerimaan maupun pengelolaan PAD. Dan dengan peningkatan PAD khususnya pajak daerah provinsi juga berdampak langsung kepada penerimaan bagi hasil dari provinsi ke seluruh kabupaten kota," papar Ismiati.(mar/sul/adpimprov kaltim)
11 April 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Agustus 2021 Jam 19:57:53
Pemerintahan
10 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Januari 2021 Jam 21:53:30
Pemerintahan
21 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
04 November 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
14 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
01 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 September 2022 Jam 18:39:16
Informasi dan Komunikasi
17 Juni 2021 Jam 21:34:30
Berita Acara