SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor meminta agar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap perusahaan besar yang beraktivitas di Kaltim bisa masuk ke Kaltim. Dengan demikian, perusahaan berkontribusi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kaltim.
Karena, Isran menilai hingga saat ini masih banyak perusahaan besar yang aktif di Kaltim, namun NPWP mereka masih terdaftar di Jakarta maupun provinsi lain, sehingga penerimaan pajak perusahaan itu masuk ke provinsi yang terdaftar di NPWP mereka.
"Kita minta bisa masuk ke daerah. Artinya, NPWP perusahaan itu dipindahkan saja ke Kaltim. Saya yakin perusahaan tidak akan rugi," kata Isran Noor usai memberikan arahan kepada perusahaan penyedia BBM dan Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kaltim di Jakarta, Senin (29/4/2019).
Isran mengatakan keinginan pemerintah daerah agar NPWP perusahaan terdaftar di daerah tidak lain agar distribusi penerimaan pajak itu lebih adil.
"Kami minta perusahaan-perusahaan bisa mengalihkan NPWP mereka ke daerah ini. Insya Allah tidak rugi. Apalagi, karyawan perusahaan besar, mulai Pertamina, Badak LNG hingga KPC semua jumlahnya ribuan orang. Tentu, tidak membuat rugi perusahaan. Mudahan ini bisa terwujud," tegasnya. (jay/her/yans/humasprovkaltim)
07 Januari 2023 Jam 09:06:20
Gubernur Kaltim
10 Oktober 2022 Jam 06:39:41
Gubernur Kaltim
19 September 2020 Jam 10:39:56
Gubernur Kaltim
05 Agustus 2023 Jam 10:56:40
Gubernur Kaltim
23 Januari 2023 Jam 06:17:30
Gubernur Kaltim
03 November 2022 Jam 07:04:54
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
26 Februari 2016 Jam 00:00:00
Sosial
30 Desember 2019 Jam 12:20:56
Pendidikan
19 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Juni 2016 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
02 Desember 2015 Jam 00:00:00
Kesehatan