Gubernur Optimistis Partisipasi, Pemilih di Kaltim Meningkat

21 November 2017 Jam 10:15:03 Humas Prov. Kaltim Gubernur Kaltim 1258 kali

Gubernur Kaltim Awang Faroek ishak pada Rakor Forkopimda khusus membahas tentang Pilkada di Kalti. Tampak Gubenur bersama Pimpinan Forkopimda Kaltim (samsul arifin/humasprov kaltim)

BALIKPAPAN – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak optimis partisipasi warga Bumi Etam akan beranjak naik dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Juni 2018 mendatang. Keyakinan Gubernur Awang Faroek lantaran seluruh komponen ForumKoordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah bersepakat untuk secara bersama membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih untuk menentukan kepemimpinan Kaltim lima tahun mendatang. Awang yakin, target nasional partisipasi masyarakat dalam pemilukada 2017 sebesar 77,5 persen akan mampu dicapai.

“Semua sudah bersepakat, Gubernur, Kapolda,Pangdam, Kajati,KPU,Bawaslu dan Panwas, bahkan Bupati dan Walikota sampai para camat akan menyukseskan pemilu kepala daerah 2018. Saya optimis kita akan mampu mencapai target nasional 77,5 persen,” yakin Awang saat membuka Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seKaltim dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di Aula Makodam VI Mulawarman, Senin (20/11).

Menurut Awang, salah satu barometer keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Dalam beberapa kali pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih Kaltim masih rendah. Pada Pilgub Kaltim 2013 angka partisipasi masyarakat sekitar 55,81 persen dari 2.795.821 pemilih. Pemilu legeslatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014 angka partisipasi masyarakat mencapai 62,63 persen dari 3.023.405 pemilih. Pada Pilkada serentak 2015 di 9 kabupaten dan kota angka partisipasi kembali turun menjadi 57,18 persen dari 2.434.081 pemilih. Tahun depan ditargetkan menyamai target nasional 77,5 persen dengan asumsi pemilih diprediksi sekitar 2,6 pemilih.

Pemprov Kaltim lanjut Awang sangat optimis karena dukungan sudah diberikan dengan sangat baik. Dukungan-dukungan itu meliputi fasilitasi persiapan pelaksanaan pilkada meliputi sosialisasi pilkada serentak, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilih dalam pilkada, “Termasuk fasilitasi dalam mendukung pendanaan pilkada sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 51Tahun 2015,” kata Awang.

Dukungan diwujudkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken pada 31 juli 2017 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mendapat alokasi sebesar Rp310 miliar, terdiri dari Rp20 miliar pada APBD Kaltim 2017 dan Rp50 miliar pada APBD Perubahan 2017. Sementara Rp240 miliar lainnya akan dialokasikan melalui APBD 2018.

Selain itu, anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp70 miliar. Terdiri dari Rp30 miliar di APBD Perubahan 2017 dan Rp40 miliar di APBD 2018. Bantuan lain juga diberikan kepada Kodam VI Mulawarman untuk pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 sebesar Rp8 miliar dan untuk Korem 091/ASN sebesar Rp1 miliar.

Gubernur juga sempat mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bersikap netral dalam proses pemilukada ini. apalagi lanjut Awang, per 1 Desember 2016 tercatat sebanyak 68.818 ASN yang suaranya juga sangat potensial untuk diperebutkan. “Jangan sampai ada yang melanggar netralitas sebagai ASN. Tidak netral akan menerima sanksi, Terberatnya hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Dia bisa kehilangan hak pensiun dan hak-hak pegawainya,” tegas Awang. Rakor Forkopimda kemarin juga dihadiri Pangdam VI Mulawarman Mayjen Sonhaji, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Naufal Yahya, Ketua KPU Kaltim MTaufik, Ketua Bawaslu Kaltim Syaiful, para bupati dan walikota, para camat dan sesepuh Kaltim, salah satunya, H Jos Sutomo. (sul/ri/humasprov)