12 April 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pemerintahan   965 kali

BALIKPAPAN - Perubahan yang terjadi pada lingkup nasional maupun global, belakangan ini berkembang pesat  dan dinamis, sehingga  perlu disikapi dan dicermati secara bijak. Termasuk oleh para pejabat Kepala Satuan Kerja Prengkan Daerah (SKPD) agar mampu membuat berbagai trobosan atau kreasi sebaik mungkin untuk kemajuan pembangunan Kaltim.

Terkait dengan hal itu, dilakukan pencerahan  dari Asosiasi Pemerintah  Provinsi  Seluruh Indonesia (APPSI) kepada sejumlah pejabat provinsi se-Kalimantan, agar  memiliki pengetahuan dan wawasan lebih luas, sehingga mampu memberi masukan, arah dan kebijakan kepada Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Pencerahan ini  sangat penting, dalam rangka membuka pandangan dan wawasan lebih luas bagi para pejabat untuk dapat bekerja, berinovasi dan berkreasi secara total dalam mencurahkan pikiran, ide-ide dan segala kemampuan untuk perbaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan serta bangsa dan negara Indonesia," kata  Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak, saat membuka Pencerahan APPSI bagi Pejabat Provinsi se-Kalimantan, di Balikpapan, Senin (11/4).

Pemerintah dan masyarakat Kalimantan menaruh harapan yang besar kepada APPSI untuk memainkan peran maksimal untuk kemajuan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari yang dicapai selama ini. Lebih khusus pada Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi pemekaran dari Provinsi Kaltim yang merupakan daerah otonomi baru yang terbentuk sejak 2012.

"Pemprov Kaltim  dan pemerintah provinsi se-Kalimantan pada umumnya, memberikan apresiasi kepada APPSI yang  menggelar pencerahan bagi pejabat Provinsi se-Kalimantan. Diharapkan ini menjadi bukti nyata keberpihakan APPSI untuk pembangunan dan untuk kemajuan Kalimantan sebagaimana yang diharapkan bersama," ujar Awang.

APPSI dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya telah banyak dilaksanakan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah oleh jajaran pemerintah di daerah.

Bebagai andil itu, yakni  memberikan rekomendasi dalam bentuk saran dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi yang disampaikan oleh APPSI dalam upaya mengambil kebijakan yang diperlukan, diantaranya  dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA), diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk mengoptimalisasikan sektor agribisnis dengan menambah anggaran Rp1 triliun perprovinsi untuk mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai.

"APPSI juga telah memberikan rekomendasi dan berdialog dengan presiden agar pemerintah segera mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan daya saing. Dalam hal ini, secara bertahap pemerintah telah melaksanakannya," kata Awang.

Mengatasi perlambatan ekonomi nasional, APPSI telah mengadakan dialog dengan 4 (empat) Direktur Utama Bank Negara, hasilnya telah direkomendasikan kepada presiden, diantaranya saran untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena suku bunga yang berlaku dirasakan masih tinggi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga tidak banyak yang menggunakan perbankan, membuat UMKM kurang berkembang.

"Usulan APPSI mendapatkan respon positif dari presiden bahwa bunga bank pemerintah yang semula 22 persen, diturunkan menjadi 19 persen, dengan rincian 12 persen ditanggung debitur dan 7 persen disubsidi pemerintah," kata Awang.

Sejumlah pemateri dalam kegiatan ini, yaitu Prof M Ryaas Rasyid MA, Dr Aviliani, dan Prof Muchlis Hamdi MPA serta Prof Bahtiar Effendi.(mar/es/hmsprov).

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak