Gubernur: Pembangunan Itu Tanggung Jawab Kolektif

09 September 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1304 kali

Gubernur: Pembangunan Itu Tanggung Jawab Kolektif

SAMARINDA–Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah tanggung jawab kolektif, seluruh jajaran, mulai dari pimpinan pada level eselon II, pejabat eselon III dan IV hingga staf.

“Mari kita pikul bersama tanggung jawab ini. Jika ada satu SKPD yang bermasalah, maka itu menjadi tanggung jawab kita semua, untuk segera mencarikan solusi dan menyelesaikan permasalahannya,” kata Awang Faroek dalam direktif kepada seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim yang disampaikan pada apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (8/9).

Salah satu yang patut menjadi perhatian, kata gubernur, terkait opini BPK RI terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Kaltim, dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) turun satu grid menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut, jajaran Pemprov mulai dari Sekprov, Asisten Administrasi, Inspektorat Wilayah, Biro Keuangan dan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kaltim harus bekerja ekstra keras untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pemeriksaan tersebut selama 60 hari kedepan.

“Dengan opini WDP kita harus legowo dan terima penilaian itu, tetapi tidak lantas membuat kita tidak bersemangat dalam bekerja. Tentunya lewat hasil pemeriksaan itu, akhirnya kita tahu potret diri kita. Upayakanlah sebaik mungkin untuk meraih capaian terbaik bagi Pemprov Kaltim,” harap gubernur.

Selain itu, lanjut dia, tanggung jawab lain yang harus menjadi perhatian adalah pelaksanaan program pembangunan, utamanya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Karena, ujar dia, dengan adanya MP3EI, daerah merasakan dampak dari perluasan dan percepatan pembangunan secara nasional.

“MP3EI merupakan peluang emas bagi seluruh daerah di Indonesia, dan Kaltim berhasil memanfaatkannya dengan baik. Karena ada sekitar Rp457 triliun dana yang berasal dari APBN, BUMN, maupun private sector yang masuk ke Kaltim melalui program MP3EI Koridor III Kalimantan. Kita patut berbangga karena Kaltim menjadi yang terbesar di Kalimantan,” ujarnya.

Awang Faroek mengungkapkan pada Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI 2011-2025 yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (5/9) lalu, Kaltim bersama dengan Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah berkesempatan memaparkan perkembangan pelaksanaan MP3EI di daerah masing-masing selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Menurut dia, Kaltim mendapatkan apresiasi pemerintah pusat bahkan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena keberhasilan dalam melaksanakan MP3EI di daerah. Program MP3EI Plus menjadi best practice bagi provinsi lain di Indonesia, karena mampu mengkolaborasikan semua potensi permodalan, baik dari APBN, APBD, BUMN/BUMD dan private sector.

Beberapa contoh program MP3EI Plus yang berhasil dilaksanakan di Kaltim, diantaranya pembangunan Education Centre, Convention Hall, Bandara Samarinda Baru (BSB) yang pembiayaannya menggunakan sistem modified turnkey.

“MP3EI Plus menjadi keunggulan kita, karena ini yang tidak bisa dilakukan di tempat lain. Dari sejumlah proyek yang sudah digroundbreaking, sudah banyak yang sudah diresmikan, bahkan oleh Presiden SBY. 15 September 2014, Pak SBY akan datang lagi ke Kaltim untuk meresmikan proyek-proyek MP3EI di Kaltim,” jelasnya.

Namun, sambung dia, jajaran SKPD harus terus berjuang dan berusaha untuk menghapuskan debottlenecking dalam pelaksanaan program pembangunan. Salah satunya adalah terkait permasalahan lahan yang kerap kali menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan.

“Semua SKPD harus ikut bertanggung jawab. Kalau semua proyek infrastruktur kita berjalan dengan lancar maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim. Pertemuan kemarin membawa hikmah bagi Kaltim, karena semua mata di Indonesia tertuju ke Kaltim. Karena, hanya Kaltim yang bisa membuktikan program MP3EI bukan macan ompong,” pungkasnya. (her/sul/hmsprov)

///Foto : Gubernur Awang Faroek Ishak saat memberikan arahan pada apel pagi, Senin kemarin. Menurut gubernur, pembangunan harus menjadi tanggung jawab kolektif. (fajar/humasprov)

Berita Terkait