BALIKPAPAN - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Focus Group Discussion “Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kesejahteraan Pekebun” di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (13/10/2022).
FGD ini digagas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Timur dan Gapki Cabang Kalimantan Utara, didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dinas Perkebunan Kaltim, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara.
Pembukaan FGD ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Direktur Penghimpunan BPDPKS Anwar Sunari, Sekjen Gapki Eddy Martono, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara Heri Rudiyono, Ketua Gapki Kaltim Muhammadsjah Djafar dan Ketua Gapki Kaltara Hendra.
Gubernur Isran Noor mengapresiasi keberadaan Gapki baik di Indonesia maupun di Kalimantan Timur khususnya, sebagai wadah atau organisasi pengusaha kelapa sawit yang solid dan mampu bersinergi dengan pemerintah.
“Saya salut dengan para pengusaha sawit. Kehebatan pengusaha sawit yang patuh terhadap aturan pemerintah, dengan menyetorkan dana eskpor sawit yang dipungut dan dikelola oleh BPDPKS,” ucap Isran Noor.
Terkait peremajaan sawit rakyat, Isran menilai sebagai salah satu program strategis nasional dalam upaya pemerintah meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit harus didukung penuh oleh daerah, tinggal bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BPDPKS dalam menjalankan program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
“Peremajaan sawit rakyat ini sebenarnya tidak sulit. Buktinya mengumpulkan dana ekspor kelapa sawit begitu gampang, tetapi pendistribusiannya memang yang sulit. Jadi tinggal bagaimana menyalurkan dana tersebut ke petani sawit secara menyeluruh, salah satunya melalui program PSR, dengan tujuan meningkatkan produktivitas sawit yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit,” kata Isran.
Sebagai informasi, pelaksanaan peremajaan sawit pekebun di Kaltim telah dimulai sejak 2017 dengan akumulasi luas kebun sawit rakyat yang telah ditumbang chiping 7.091 hektare dan yang telah diremajakan seluas 6.965 hektare milik 2.991 pekebun. Total dana yang telah disalurkan untuk program PSR hingga September 2022 sebesar Rp193,8 miliar bersumber dari dana BPDPKS.
“Semoga melalui FGD ini bisa memberikan pemahaman dan mempercepat perluasan peremajaan sawit rakyat dengan menggunakan jalur kemitraan yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan,” tutup Isran.
Sebelumnya, Sekjen Gapki Eddy Martono mengungkapkan industri sawit saat ini sangat penting dan strategis karena sudah menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Ditegaskan, kelapa sawit yang masa tanamnya periode 2007 sudah waktunya dilakukan replanting.
“PSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Memang masih banyak ditemukan masalah dengan PSR, tetapi melalui FGD ini diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan percepatan realisasi PSR,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud yang hadir secara daring didaulat sebagai keynote speaker. FGD diikuti ratusan peserta berasal dari unsur akademisi, pengusaha kelapa sawit, asosiasi petani sawit/buruh/pekerja se Kaltim-Kaltara. (her/sul/adpimprov kaltim)
17 Oktober 2023 Jam 19:37:09
Gubernur Kaltim
10 November 2023 Jam 20:43:04
Gubernur Kaltim
12 September 2022 Jam 21:48:47
Gubernur Kaltim
07 Mei 2023 Jam 19:28:44
Gubernur Kaltim
13 Agustus 2022 Jam 19:26:49
Gubernur Kaltim
23 Oktober 2023 Jam 20:00:24
Gubernur Kaltim
11 Desember 2023 Jam 00:04:16
Gubernur Kaltim
10 Desember 2023 Jam 00:01:40
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Maret 2018 Jam 20:23:13
Kepemudaan dan Olahraga
20 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Juni 2022 Jam 22:30:30
Ibu Kota Negara
10 Oktober 2018 Jam 18:03:32
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan