SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sangat serius melakukan reformasi birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan dan selaras dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dengan job fit evaluation (evaluasi jabatan) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kaltim, yang dikuti 29 pejabat eselon II.
Evaluasi terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja para pejabat teras Pemprov Kaltim ini pun dipimpin langsung Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak. Saat evaluasi Senin kemarin, Gubernur Awang Faroek didampingi Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr Rusmadi.
Kegiatan yang digadang-gadang menjadi model baku (raw model) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama ini pun dilakukan dalam pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN menugaskan salah seorang komisionernya, Nuraida Mokhsen untuk menyaksikan job evalution di lingkup Pemprov Kaltim ini.
Gubernur Awang Faroek mengatakan, apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kinerja para pejabatnya, semata-mata dalam upaya mengukur kompetensi, kualifikasi dan mengetahui kinerja para pejabat tersebut selama menduduki jabatan yang diamanahkan kepada mereka. Tujuannya agar pemerintahan di daerah bisa bekerja lebih lebih baik dan lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Perlu strategi bersama untuk mewujudkan pencapaian pelayanan publik yang baik. Reformasi birokrasi harus kita lakukan menuju Kaltim Maju 2018. Salah satunya kita lakukan dengan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan pejabat yang benar-benar kompeten, memenuhi kualifikasi dan mampu menunjukkan kinerja yang baik selama mendapat amanah," kata Gubernur Awang Faroek Ishak saat membuka Job Fit Evaluation di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Senin (28/3).
Evaluasi jabatan ini didahului dengan pembuatan karya tulis dalam waktu sekitar 2,5 jam. Selanjutnya, setiap pejabat mempertanggungjawabkan hasil karya tulis mereka di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprov Kaltim dalam sesi wawancara yang berlangsung 25 hingga 30 menit untuk setiap pejabat.
Target evaluasi ini meliputi para Asisten, Kepala Dinas/Badan dan Kepala Biro. Gubernur akan bertanya secara langsung kesesuaian antara apa-apa yang ditulis dan realitas pelaksanaan kinerja yang berkesesuaian dengan visi misi gubernur.
"Saya ingin pengisian jabatan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang bersangkutan. Pelayanan publik akan bisa diwujudkan dengan baik dengan reformasi birokrasi. Para pejabat juga harus mendukung gerakan nasional revolusi mental. Pejabat dan ASN sekarang ini bukan lagi priayi yang selalu harus dilayani, tapi harus selalu siap melayani. Ini adalah bagian dari revolusi mental," kata Awang.
Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi pertimbangan Baperjakat dan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan rotasi, menonjobkan pejabat atau melanjutkan jabatan pejabat yang sudah menduduki jabatannya meski lebih dari lima tahun.
Job Fit Evaluation kemarin juga dihadiri Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor dan sejumlah Anggota Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemprov Kaltim, Sarosa Hamongpranoto dan Bochari Yusuf. (sul/es/hmsprov).
19 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 April 2019 Jam 22:51:53
Pembangunan
25 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
30 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
23 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
11 Januari 2019 Jam 18:55:37
Pemerintahan
25 Februari 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 Juli 2019 Jam 22:16:51
Dekranasda