BALI - Persoalan bagi keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang tertuang dalam UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan Gubernur Riau Syamsuar bisa memberi kegembiraan bagi daerah setelah UU Perimbangan diubah,namun kenyataannya terbalik.
Saat menyampaikan pendapatnya soal UU terkait keuangan teranyar ini, gubernur yang pernah memimpin Kabupaten Siak, dua periode ini, mengungkapkan justru membuat pendapatan provinsi ambruk karena pendapatan provinsi justru dikurangi.
“Memang ada perubahan yakni pendapatan provinsi dikurangi dibagi ke daerah, bukan penerimaan pusat yang dialihkan ke daerah,” ungkap Syamsuar seraya merinci satu per satu alokasi keuangan daerah.
Dalam paparannya lebih 35 menit, diungkapkan bagaimana daerah bisa membangun daerah jika perlahan sumber pendapatannya ditarik ke pusat dan kembalinya jauh dari harapan.
“Ancaman tahun depan, PKB nantinya langsung ke daerah tidak lagi dibagi di provinsi seperti saat ini,” ungkap Syamsuar yang secara khusus diminta tampil oleh Gubernur Isran Noor.
Sebagai provinsi yang banyak menghasilkan devisa negara namun nasibnya sama dengan Kaltim, Riau, ujar Syamsuar mulai melakukan pengetatan ikat pinggang agar bisa memberikan pelayanan publik serta membangun.
“Kami mendukung Kaltim yang menggelar Rakor DBH ini, agar pemerintah pusat memahami kondisi daerah penghasil jangan sampai menimbulkan masalah sosial di kemudian hari,” ujar Syamsuar yang berharap Gubernur Isran melakukan perjuangan ke pemerintah pusat. (sdn/sul/adpimprov kaltim)
12 Oktober 2022 Jam 15:47:45
Gubernur Kaltim
23 Juni 2022 Jam 22:00:00
Gubernur Kaltim
07 Juni 2022 Jam 20:08:33
Gubernur Kaltim
04 Juli 2022 Jam 20:06:52
Gubernur Kaltim
17 Maret 2023 Jam 10:16:33
Gubernur Kaltim
05 Februari 2023 Jam 21:55:14
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 19:57:38
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:25:39
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:21:38
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:19:10
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:17:25
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
31 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
22 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Januari 2018 Jam 19:01:15
Pemerintahan