Gubernur Siap Turun ke Lapangan

28 Januari 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Perencanaan Pembangunan 1158 kali

Pembebasan Lahan Tol yang Belum Tuntas

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan seluruh proyek pembangunan infrastruktur merupakan milik rakyat Kaltim. Baik itu pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), peningkatan Bandara Sepinggan Balikpapan, Jembatan Pulau Balang dan lainnya. Semua harus disukseskan.

Demikian juga untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 kilometer yang melintasi Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Samarinda, gubernur meminta agar semua pihak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersama masyarakat dapat mendukung dan mensukseskan rencana tersebut.

Khusus untuk wilayah Balikpapan, permasalahan pembebasan lahan yang belum tuntas harus segera diselesaikan.

“Saya akan mengajak Kapolda, Danrem dan bupati/walikota. Kita akan turun ke lapangan. Rapatnya bukan di kantor walikota, tapi di tempat yang bermasalah. Entah di kelurahan mana, di sana kita rapat. Kalau ada masyarakat yang keberatan kita bisa dengar langsung,” kata Awang Faroek akhir pekan lalu.

Menurut dia, permasalahan pembebasan lahan ini adalah terkait nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dengan nilai apraissal (penaksiran). Di satu sisi, masyarakat menuntut menggunakan nilai apraissal, sementara pemerintah daerah berpegang kepada ketentuan bisa membayar dengan dasar NJOP.

“Satu persatu ini kita selesaikan. Contoh kasus lahan Convention Hall Samarinda. Saya libatkan kejaksaan, saya libatkan BPKP. Jadi jalan tol juga begitu. Apakah itu dengan masyarakat, apakah itu nanti dengan perusahaan tambang,” jelasnya.

Terkait perusahaan tambang, lanjut dia, juga bagaikan dua sisi mata uang. Ada perusahaan tambang yang mengerti dan ada yang kadang-kadang ngotot. Karena itu, ujar dia, sudah meminta kepada bupati untuk membebaskan lahan perusahaan tambang yang dilewati jalur tol, jika ada yang keberatan silahkan menempuh jalur hukum.

“Karena jalan tol ini fasilitas umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Ada undang-undang soal pengadaan tanah untuk fasilitas umum yang mengaturnya. Itu yang kita pegang. Untuk suksesnya pembangunan infrastruktur di Kaltim kita berpegang pada aturan. Sekali lagi, proyek ini bukan milik Pemprov, ini adalah milik kita bersama. Infrastruktur adalah milik semua masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (her/hmsprov)

////FOTO : Pemprov terus membangun ruas jalan tol.(dok/humasprov kaltim)

Berita Terkait