Gubernur : Soal Tenaga Honor Itu, Bukan Perkara Sanggup Atau Tidak, Tapi Keperluan

17 Januari 2023 Jam 22:40:41 Cinthia Gubernur Kaltim 423 kali

Foto Adi Suseno / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

JAKARTA - Sikap tegas Gubernur Isran Noor yang akan tetap mempertahankan tenaga honor (non-ASN) masih menjadi isu menarik media nasional. Ditambah lagi kapasitas Gubernur Isran Noor sebagai ketua umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Saat menerima wawancara Arief Hidayat, wartawan Viva.co.id dalam program “The Interview”, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut alasannya tetap bertahan dengan kebijakan tidak akan menghapus tenaga honor pemerintah.

Awalnya Arief Hidayat bertanya, jika Kaltim sanggup membayar gaji tenaga honor pemerintah, lantas bagaimana dengan daerah lain di Indonesia.

Gubernur menjawab ini bukan soal sanggup atau tidak sanggup, tapi soal kebutuhan.

“Bukan persoalan Kalimantan Timur sanggup atau daerah lain tidak sanggup. Tapi ini soal keberadaan tenaga-tenaga non-ASN itu memang sangat diperlukan oleh daerah. Saya kira di daerah lain juga sama,” jawab tegas Gubernur Isran Noor di Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Gubernur hanya bertanya mengapa kebijakan yang dimunculkan pemerintah adalah penghapusan.

"Kenapa harus penghapusan, sepanjang negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu," tanya Gubernur.

Menurut Gubernur, tenaga honor ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman.

“Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus, gak jalan itu pelayanan,” keluhnya.

Gubernur lalu mengambil contoh yang terjadi di luar Kaltim, yakni di SDN Desa Karang Soka, Jawa Tengah. Dimana jumlah guru di sana ketika ia datang hanya 10 orang dan hanya 3 orang yang berstatus ASN. Selebihnya non-ASN dengan gaji Rp300 ribu per bulan dan mereka bisa bekerja dengan baik.

"Saya tidak ambil contoh di Kaltim, sebab bisa subyektif. Saya rasa pemerintah pusat harus mendengar apa yang dikeluhkan para kepala daerah," saran Gubernur.

Soal sanggup atau tidak sanggup, menurut Gubernur Isran solusinya tidak sulit. Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengubah porsi APBN. Jika selama ini 70% dikelola pusat, maka bisa saja setidaknya 50% anggaran negara diberikan kepada daerah dengan pengawasan ketat.

Gubernur yakin dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, maka semua daerah akan memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi daerahnya menjadi lebih baik. (sul/ky/adpimprov kaltim)