Kalimantan Timur
Gubernur Terima Pangkogabwilhan II

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imam Baidirus. (seno/humasprov kaltim).

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menerima kunjungan kerja Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imam Baidirus di Kantor Gubernur, Rabu (26/8).  

 

 

Tampak menyertai Pangkogabwilhan II,  Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Tri Hartanta, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Aslog Kaskogabwilhan II Marsma TNI Dani Harsono, Kogabwilhan II Kolonel Tek Heri Hercules, Paban V Srenum Mabes TNI Kolonel Inf G Herry K, Koorsmin Pangkogabwilhan II Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin, Paban I Srenum Mabes TNI Kolonel Czi Saptono, Kasi Ren 091/ASN Kol Kav Eko Agus Nugroho, dan Pabandya Slog Mabes TNI Letkol Adm Bukhori.

 

 

Kepada Pangkogabwilhan II, Isran Noor mengatakan, hingga sekarang diyakini masyarakat Kaltim sangat memahami kondisi daerah ini. Termasuk mendukung adanya program yang dibangun Pangkogabwilhan II.

 

 

Apalagi, keberadaan Pangkogabwilhan II sangat mendukung pengembangan IKN baru di Benua Etam. "Jadi perlu saya sampaikan, sejak zaman Kerajaan Kutai hingga sekarang. Masyarakat di Kaltim sangat rukun dan damai. Bahkan cenderung bisa menerima siapa saja yang datang ke daerah ini. Artinya, kondisi sosial di daerah ini jauh dari konflik SARA atau sosial. Makanya, wajar jika IKN ditetapkan di Kaltim," ungkap Isran Noor.

 

 

Kondusifitas dikarenakan adanya keseimbangan suku, agama, ras dan bangsa. Inilah yang terjadi di Kaltim sejak Kerajaan Kutai yang dipimpin Kudungga hingga keturunannya. Karena itu, sejarah mengungkapkan sejak masa kerajaan sudah memiliki kebijakan terbuka kepada siapa saja dan tidak menutup diri.

 


"Inilah modal dasar untuk menjaga keamanan hingga ditetapkannya menjadi IKN. Tapi, ini bukan feodealisme (kekuasaan sosiopolitik). Tapi, sejarah yang wajib diketahui seluruh anak bangsa. Itulah yang terjadi di Provinsi Kaltim hingga terwujudnya kondusifitas daerah," jelasnya. (jay/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation