SAMARINDA - Adanya usulan DPR RI agar tidak ada lagi pegawai honorer di daerah juga berimbas kei ibu kota negara (IKN) baru Provinsi Kaltim. Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengatakan informasi tersebut benar, bahwa rencana pemerintah akan menetapkan tenaga honorer atau tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Nanti honorer yang belum putus kontrak akan diubah menjadi tenaga P3K. Kecuali yang sudah putus kontrak tidak bisa masuk lagi," kata Isran Noor usai berkunjung ke Budhist Center, Jalan DI Pandjaitan Samarinda, Sabtu (25/1/2020).
Menurut Isran, keputusan penetapan kapan dilaksanakan P3K tersebut masih menunggu pedoman yang diterbitkan Pemerintah Pusat.
Karena itu, Pemprov Kaltim belum bisa memutuskan kapan bisa melaksanakan keputusan itu. "Yang jelas kita tunggu pedoman dari pusat," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.
Kesepakatan tersebut sesuai dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020) baru lalu.(jay/her/yans/humasprovkaltim)
11 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 November 2017 Jam 08:27:58
Pemerintahan
08 Oktober 2021 Jam 21:56:30
Pemerintahan
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
22 April 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
10 Juni 2023 Jam 10:15:57
Gubernur Kaltim
14 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Juli 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
16 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan