Kalimantan Timur
Gunakan Kendaraan Off Road Pj Gubernur Tinjau Rencana Bandara Paser


 

 

PASER - Tidak ingin kehilangan momen, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Bupati Paser dr Fahmi Fadli meninjau lokasi rencana pembangunan bandar udara (bandara) pertama di Kabupaten Paser.

 

Namun dalam kegiatannya kali ini sangat menantang, sebab Akmal Malik menuju lokasi bandara tidak menaiki mobil dinasnya atau pun motor trail (terabas), tapi kendaraan off road.

 

"Ternyata lebih rumit naik off road daripada terabas," ucapnya di tengah belantara kabupaten paling selatan Benua Etam Kalimantan Timur, Jumat 29 Desember 2023.

 

Waktu tempuh hampir dua  jam menembus hutan belantara dengan rute dan kondisi jalanan cukup ekstrem.

 

"Perasaan okelah, fresh. Saya baru coba ni, sangat menantang dan was-was juga," ucapnya lagi, sambil menjelaskan sangat jauh perbedaan mengendarai terabas dengan mobil off road.

 

Usai menembus belantara, Akmal Malik masih bersama Bupati Fahmi Fadli meninjau lokasi rencana Bandara Paser yang berada di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot.

 

"Lahan bandara ini sudah disiapkan sekitar 228 hektare," sebut Akmal yang diiyakan Bupati Fahmi Fadli bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Paser Adi Maulana.

 

Bandara ethernet ini nantinya jelas Akmal, akan meng-cover lima kabupaten di dua provinsi (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).

 

"Bandara ini akan melayani Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Tabalong, Batu Licin dan Balangan," jelasnya.

 

Bandara ethernet ini menurut Akmal, akan menjadi jaringan dan membuka akses bagi Kabupaten Tabalong, Batu Licin dan Balangan ke bandara di Kalimantan Selatan.

 

"Kan lumayan jauh tu kalau mereka mau ke bandara Banjarmasin, sampai 10 jam. Juga dari Paser mau ke Balikpapan lumayan jauh," ungkapnya.

 

Penumpang dari Kalimantan Selatan ujar Akmal, peluang bagi Kaltim, selain memudahkan akses bagi warganya sendiri.

 

Karena itu, bagi Akmal pembangunan Bandara Paser ini didukung Pemerintah Provinsi Kaltim, walaupun kewenangan ada di pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan. 

 

"Kita akan berkomunikasi dan berkoordinasi lagi dengan pusat. Sebab sudah ada kesepakatan lima kabupaten dan dua provinsi," bebernya.

 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini sangat berharap program pembangunan bandara ini bisa terus berlanjut.

 

Sehingga orang mudah datang dan berinvestasi untuk mengelola sumber daya alam yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

 

"Bismillah ya Pak Bupati, semoga pembangunan bandara ini bisa terwujud dan didukung semua pihak," harapnya. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation