SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 tetap sesuai dengan visi dan misi yang diusung Gubernur dan Wagub Kaltim mewujudkan Kaltim Berdaulat. Artinya, di dalam RPJMD itu Pemprov Kaltim menuntut agar ada kewenangan yang besar diberikan Pusat ke daerah. Misal, daerah bisa mengelola atau mengatur kekayaan alam sendiri untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
"Selama ini pusat belum memberikan kewenangan yang besar kepada daerah. Karena itu, melalui RPJMD ini kita harapkan bisa didukung sehingga daerah dapat bersinergi dengan pusat," kata Hadi Mulyadi usai penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim tentang Raperda RPJMD Provinsi Kaltim 2018-2023 di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Selasa (19/3/2019).
Perjuangan itu ujarnya, akan dilakukan secara bertahap selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi. Terutama bagaimana pengelolaan kekayaan alam betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat.
Diharapkan dengan adanya kewenangan yang besar diberikan kepada daerah, maka Pemerintah Daerah bisa dengan leluasa melakukan uoaya-upaya kesejahteraan bagi rakyat.
"Kita lihat saja nanti bagaimana hasil dari rumusan RPJMD ini. Yang jelas, kita berharap RPJMD yang disusun Pemprov dengan berbagai pihak. Implementasinya bisa membantu peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu yang kami maksud berdaulat," jelasnya.(jay/her/yans/fat/humasprovkaltim)
10 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Januari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
21 November 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
14 November 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
01 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Maret 2020 Jam 22:33:14
Kepemudaan dan Olahraga
19 Februari 2019 Jam 02:53:53
Ketetapan Pemerintah