SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim sejak beberapa tahun terakhir ini sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor meyakini dan optimis opini tersebut mampu dipertahankan Pemprov Kaltim termasuk seluruh kabupaten dan kota di Benua Etam.
Keyakinannya itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Penyampaian Laporan Keuangan Un Audited Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2018.
Kegiatan yang dihadiri kepala daerah di Kaltim digelar di Auditorium Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim Jalan Muhammad Yamin Samarinda, Jumat (29/3/2019).
Menurut Isran, saat ini saran dan rekomendasi dari tim pemeriksaan pendahuluan BPKRI diantaranya sudah dan sedang ditindaklanjuti pemerintah daerah. "Kita tetap berkomitmen mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. WTP tetap harus dipertahankan," kata Isran Noor.
Gubernur berharap aparatur provinsi serta kabupaten dan kota siap terbuka dan selalu berkoordinasi dengan tim pemeriksa atau auditor BPKRI. "Semoga audit terhadap laporan keuangan mendapat hasil terbaik. Ini semua kita lakukan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tegas Isran.
Sementara itu Kepala BPKRI Perwakilan Kaltim Kornel Syarif Suryadiningrat menyebutkan ada dua daerah di Kaltim yang belum WTP seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. "Secara administrasi semua daerah sudah masuk WTP. Selayaknya, provinsi bisa mendorong daerah yang masih opini wajar dengan pengecualian (WDP)," ujarnya.
Hadir Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana, Asisten Administrasi Umum H Bere Ali dan Kepala BPKAD Kaltim H Fathul Halim. Tampak Bupati Kutai Timur H Ismunandar, Wakil Bupati Berau H Agus Tamtomo, Sekkab PPU Tohar dan Sekkab Paser Katsul Wijaya.
Penyerahan diawali penandatanganan berita acara laporan keuangan dan penyerahan LHP Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2018. (yans/her/fat/humasprovkaltim)
23 Mei 2019 Jam 09:19:07
Kegiatan Pemerintah
23 Agustus 2019 Jam 21:32:48
Kegiatan Pemerintah
21 Februari 2019 Jam 19:25:22
Kegiatan Pemerintah
25 September 2018 Jam 16:38:13
Kegiatan Pemerintah
08 April 2018 Jam 19:52:24
Kegiatan Pemerintah
15 Februari 2019 Jam 17:57:44
Kegiatan Pemerintah
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
12 September 2022 Jam 21:46:16
Penataan dan Penguatan Organisasi
23 Desember 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Juli 2022 Jam 23:35:24
Administrasi Pembangunan
20 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 November 2019 Jam 23:01:38
Perkebunan