Hadiri Penyampaian Laporan Keuangan BPKRI, Gubernur Optimis Kaltim Tetap Pertahankan WTP

29 Maret 2019 Jam 23:22:31 Humas Prov. Kaltim Kegiatan Pemerintah 943 kali

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim sejak beberapa tahun terakhir ini sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor meyakini dan optimis opini tersebut mampu dipertahankan Pemprov Kaltim termasuk seluruh kabupaten dan kota di Benua Etam.

Keyakinannya itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Penyampaian Laporan Keuangan Un Audited Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan yang dihadiri kepala daerah di Kaltim digelar di Auditorium Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim Jalan Muhammad Yamin Samarinda, Jumat (29/3/2019).

Menurut Isran, saat ini saran dan rekomendasi dari tim pemeriksaan pendahuluan BPKRI diantaranya sudah dan sedang ditindaklanjuti pemerintah daerah. "Kita tetap berkomitmen mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. WTP tetap harus dipertahankan," kata Isran Noor.

Gubernur berharap aparatur provinsi serta kabupaten dan kota siap terbuka dan selalu berkoordinasi dengan tim pemeriksa atau auditor BPKRI. "Semoga audit terhadap laporan keuangan mendapat hasil terbaik. Ini semua kita lakukan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tegas Isran.

Sementara itu Kepala BPKRI Perwakilan Kaltim Kornel Syarif Suryadiningrat menyebutkan ada dua daerah di Kaltim yang belum WTP seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. "Secara administrasi semua daerah sudah masuk WTP. Selayaknya, provinsi bisa mendorong daerah yang masih opini wajar dengan pengecualian (WDP)," ujarnya.

Hadir Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana, Asisten Administrasi Umum H Bere Ali dan Kepala BPKAD Kaltim H Fathul Halim. Tampak Bupati Kutai Timur H Ismunandar, Wakil Bupati Berau H Agus Tamtomo, Sekkab PPU Tohar dan Sekkab Paser Katsul Wijaya.

Penyerahan diawali penandatanganan berita acara laporan keuangan dan penyerahan LHP Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2018. (yans/her/fat/humasprovkaltim)