SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim sejak beberapa tahun terakhir ini sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor meyakini dan optimis opini tersebut mampu dipertahankan Pemprov Kaltim termasuk seluruh kabupaten dan kota di Benua Etam.
Keyakinannya itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Penyampaian Laporan Keuangan Un Audited Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2018.
Kegiatan yang dihadiri kepala daerah di Kaltim digelar di Auditorium Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim Jalan Muhammad Yamin Samarinda, Jumat (29/3/2019).
Menurut Isran, saat ini saran dan rekomendasi dari tim pemeriksaan pendahuluan BPKRI diantaranya sudah dan sedang ditindaklanjuti pemerintah daerah. "Kita tetap berkomitmen mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. WTP tetap harus dipertahankan," kata Isran Noor.
Gubernur berharap aparatur provinsi serta kabupaten dan kota siap terbuka dan selalu berkoordinasi dengan tim pemeriksa atau auditor BPKRI. "Semoga audit terhadap laporan keuangan mendapat hasil terbaik. Ini semua kita lakukan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tegas Isran.
Sementara itu Kepala BPKRI Perwakilan Kaltim Kornel Syarif Suryadiningrat menyebutkan ada dua daerah di Kaltim yang belum WTP seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. "Secara administrasi semua daerah sudah masuk WTP. Selayaknya, provinsi bisa mendorong daerah yang masih opini wajar dengan pengecualian (WDP)," ujarnya.
Hadir Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana, Asisten Administrasi Umum H Bere Ali dan Kepala BPKAD Kaltim H Fathul Halim. Tampak Bupati Kutai Timur H Ismunandar, Wakil Bupati Berau H Agus Tamtomo, Sekkab PPU Tohar dan Sekkab Paser Katsul Wijaya.
Penyerahan diawali penandatanganan berita acara laporan keuangan dan penyerahan LHP Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2018. (yans/her/fat/humasprovkaltim)
13 November 2019 Jam 09:05:25
Kegiatan Pemerintah
25 Januari 2018 Jam 20:15:47
Kegiatan Pemerintah
14 Oktober 2019 Jam 07:36:08
Kegiatan Pemerintah
14 Januari 2020 Jam 08:19:08
Kegiatan Pemerintah
10 Januari 2019 Jam 21:11:58
Kegiatan Pemerintah
27 Januari 2020 Jam 15:20:30
Kegiatan Pemerintah
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
22 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Agustus 2018 Jam 18:35:02
Event
16 April 2019 Jam 23:14:23
Kegiatan Silaturahmi
04 Oktober 2019 Jam 22:19:47
Event
27 Juni 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi