Kalimantan Timur
Hadiri Rakornas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wagub Harapkan Pelaksanaan Keuagan Daerah Lebih Efisien

Foto Hudais Tri Putra / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

LOMBOK - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi  menghadiri Rapat Koordinasi Nasional  (Rakornas) Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutahiran Tindak Lanjut  Hasil Pengawasan  Tahun 2022,   di Hotel Marumatta Sengigi Lombok Provinsi NTB, Senin (31/10/2022). 

 

Kegiatan Rakornas yang diselenggarakan setiap tahun oleh Inspektorat  Jenderal  Kementerian Dalam Negeri, pada  tahun 2022 mengambil  tema" Memperkuat Pengawasan  Pemerintah Daerah  Untuk Pemilihan Ekonomi Lebih Cepat" secara resmi dibuka Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri  Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw M.Si.

 

Wagub Hadi Mulyadi memberikan apresiasi dan terima kasih kepada  Inspektorat Jenderal Kemendagri  yang menyelenggarakan Rakornas Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutahiran Tindak Lanjut  Hasil Pengawasan  Tahun 2022. Kegiatan ini sangat  dalam rangka mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi penyimpangan dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

"Pelaksanaan Rakornas  ini  sangat penting,  karena  kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik," kata Hadi Mulyadi usai menghadiri  Rakornas Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutahiran Tindak Lanjut  Hasil Pengawasan  Tahun 2022.  

 

Hadi Mulyadi juga mengharapkan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. 

 

"Kita harapkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif  dan efisien, tetapi pemulihan ekonomi  juga berjalan dengan baik dan yang terpenting jangan sampai pengasawan itu dapat menghambat proses pembelajaan dan pembangunan perekonomian," tandas Hadi Mulyadi.

 

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, kata Wagub Hadi Mulyadi, diperlukan komitmen bersama yang menempatkan pengawasan pada prioritas utama sebagai kontrol terhadap berjalannya sistem pemerintahan. 

 

Sementara Tomsi Tohir mangatakan pengawasan itu kendalinya tetap ada di kementerian agar  standarnya sama,  kemudian supaya betul-betul terarah kebijakannya dan bisa menyatu.

 

"Sampai-sampai ada kami membuat   meramu materi-materi dan  cara-cara yang selama ini kita anggap banyak materi namun tidak kita ubah menjadi lebih sedikit tetapi dalam,  khususnya berkaitan juga dengan layanan publik sehingga perubahan-perubahan dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Begitu juga berkaitan dengan situasi perekonomian global yang mempengaruhi perekonomian nasional, berkaitan juga dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat," paparnya.

 

Tomsi Tohir mrnambahkan, banyak  banyak hal  yang menjadikan trigger pendorong untuk perubahan keberadaan APIP ini menjadi lebih cepat. 

 

"Harapannya dengan kemampuan-kemampuan yang dirapikan tadi dapat melakukan percepatan-percepatan kegiatan pengawasan mulai provinsi juga melakukan pengawasan sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Termasuk kota dan kabupaten tadi akan juga melakukan pengawasan sampai dengan keuangan desa. Mari  bersama-sama melakukan suatu pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif," pesan Tomsi Tohir.

 

Rakornas dihadiri Gubernur Provinsi NTB H Zulkieflimansyah, 13 wakil gubernur, seluruh Inspektorat Provinsi,  Forkopimda Provinsi NTB serta  serta undangan lainnya.. (mar/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation