Kalimantan Timur
Hadiri Rapat Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Sa'bani Minta Sinergi Semakin Ditingkatkan

Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim HM Sa'bani Hadiri Rapat Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (heru/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Mewakili Gubernur Kaltim, Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim HM Sa'bani menyampaikan sambutan selamat datang pada Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2019, di Hotel Selyca Mulia, Kamis (24/10/2019). 

Kegiatan ini digagas Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diikuti 100 anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi di Wilayah Timur. Terdiri Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Plt Sekprov Kaltim HM Sa'bani menyampaikan tim terpadu penanganan konflik sosial bisa bersinergi dengan semua pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas daerah masing-masing. Situasi kondusif, maka pembangunan berjalan dengan baik. 

"Perbedaan di satu sisi bisa menjadi perekat hubungan masyarakat. Tetapi di satu sisi juga bisa menjadi pemicu munculnya konflik sosial. Disinilah peran dari tim terpadu bersama dengan forum-forum mitra pemerintah untuk bisa memetakan potensi konflik, sehingga bisa dicegah sebelumnya, demi terwujudnya suasana aman dan kondusif di daerah. Apalagi, Kaltim yang sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara baru," urai Sa'bani.

Sementara, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum diwakili Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Didi Sudiana mengucapkan selamat atas penetapan pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur. Rapat ini mempunyai maksud untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi keterpaduan dan sinergi antar anggota tim terpadu penanganan konflik sosial. 

"Semoga perpindahan ibu kota negara berjalan lancar dan sukses. Konflik sosial yang disampaikan oleh Plt Sekda tadi harus di eliminir sejak sekarang. Kita sebagai elemen bangsa harus mendukung ini semua," ucap Didi Sudiana.

Tampak hadir Staf Khusus Mendagri bidang Pemerintahan Budi Prasetyo SH, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim Syafranuddin dan Kasubdit Penanganan Konflik Sosial Ditwasnas Salman Alfarizi. (her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation