SAMARINDA - Dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kaltim, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim terus melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran. Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad mengungkapkan bahwa salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pemenuhan hak sipil anak diantaranya kepemilikan akta kelahiran.
Pemenuhan hak anak atas kepemilikan akta kelahiran merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah. "Berdasarkan laporan kabupaten dan kota se Kaltim pada periode Mei 2019 (Data Semester II Tahun 2018) bahwa anak usia 0 -18 tahun berjumlah 1.181.370 jiwa dan memiliki akta lahir sebesar 1.152.532 jiwa atau (103.38 persen). Dan saat ini, Kaltim menduduki peringkat tertinggi kepemilikan akta kelahiran anak tingkat provinsi se Indonesia melebihi target nasional 92 persen," kata Halda Arsyad pada acara Verifikasi Evaluasi Kabupaten/kota Layak Anak (KLA), yang digelar di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (15/7/2019).
Sementara sisanya sebanyak 28.838 jiwa belum memiliki akta lahir. Kondisi ini ujarnya, harus menjadi target dalam penerapan pelayanan akta kelahiran secara online. Kedepan, akan dilakukan berbagai upaya guna meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Diantaranya membuat kebijakan terkait percepatan kepemilikan akta kelahiran, melibatkan SDM yang memahami konvensi hak anak, serta melakukan kemitraan organisasi, lembaga dan media.
"Kita telah berkomitmen, untuk terus melaksanakan sosialisasi dan bersinergi dengan kabupaten/kota sehingga 28.838 jiwa yang belum memiliki akte lahir bisa terealisasi, sesuai apa yang kita harapkan bersama," ujar Halda Arsyad. (mar/her/yans/humasprov kaltim)
16 April 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27 September 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 September 2019 Jam 22:13:21
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
31 Juli 2019 Jam 22:01:39
Kerjasama Pemerintahan
15 Juli 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
14 November 2022 Jam 07:15:07
Wakil Gubernur Kaltim
19 Desember 2021 Jam 11:55:45
Kewirausahaan