Hanya Sampai Tingkat Provinsi, Lomba Desa dan Kelurahan Tetap Digelar

22 Maret 2018 Jam 19:12:40 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4136 kali

Jauhar Effendi

SAMARINDA - Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan yang diagendakan setiap tahun mengalami perubahan. Tahun ini lomba hanya dilakukan sampai tingkat provinsi dan tidak dilanjutkan ke tingkat nasional. Perubahan karena adanya perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh tanah air.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim HM Jauhar Effendi mengatakan lomba desa dan kelurahan merupakan salah satu agenda tahunan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab dalam tugas penyelenggaraannya. Namun karena bersamaan dengan pesta demokrasi pilkada serentak, maka lomba desa dan kelurahan untuk tingkat nasional ditiadakan. "Namun untuk penilain di tingkat provinsi tetap dilaksanakan menyesuaikan agenda setelah Pilgub Kaltim, 27 Juni 2018, dimana tim dari pusat akan tetap hadir pada saat penilaian tingkat provinsi," kata Jauhar Effendi, belum lama ini.

Untuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan, lanjut Jauhar jadwalnya nanti akan disepakati dengan kabupaten/kota yang sebelumnya melakukan penilaian dan seleksi di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten/kota. Setelah menentukan juara pada tingkat masing-masing kabupaten/kota, juara yang mewakili kabupaten/kota kemudian dikirim ke provinsi.

Karena terkendala pembiayaan, kata Jauhar maka penilaian tingkat provinsi nanti dilihat dari video termasuk profil desa dan kelurahan, kelengkapan administrasi, yang sebelumnya didokumentasikan oleh masing-masing kabupaten/kota, dari data yang ada tersebut nantinya akan cek kembali apakah sesuai dengan fakta di lapangan. "Pelaksanaannya masih tetap sama dengan lomba desa dan kelurahan tahun sebelumnya, yaitu dari 10 kabupaten/kota melakukan penyeleksian tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten/kota. Setelah itu ditetapkan satu desa dan kelurahan sebagai perwakilan masing-masing daerah, untuk mengikuti penilaian di tingkat provinsi, hanya saja untuk tahun ini, tidak ada penilaian untuk tingkat nasional," papar Jauhar Effendi. (mar/sul/humasprov)