SAMARINDA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada delapan kabupaten/kota se-Kaltim yaitu Samarinda, Balikpapan, Kukar, Kutai Barat, Bontang, Kutai Timur, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Sementara dua kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak memberikan apresiasi dan selamat kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.
"Kami ucapkan selamat kepada daerah yang telah berhasil mempertahankan opini WTP. Terus tingkatkan kinerja dan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat terus mempertahankan opini WTP," kata Awang Faroek Ishak, Rabu (31/5).
Sementara bagi daerah yang belum mendapatkan opini WTP, lanjut Awang Faroek harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Gubernur sangat yakin dengan kerja keras dan komitmen yang kuat semua komponen pemerintahan daerah WTP segera tercapai.
Bagi daerah yang belum berhasil, lanjut Awang Faroek, kiranya bisa mencontoh daerah-daerah lain yang lebih dulu berhasil. Mereka juga bisa meminta pembinaan dan supervisi dari BPK Perwakilan Provinsi Kaltim. BPK akan selalu siap memberikan dukungan dalam upaya pengelolaan keuangan yang baik, sehingga daerah yang tadinya mendapat opini WDP pada tahun 2018 bisa meraih opini WTP.
"Saya harapkan 2018 semua daerah sudah harus meraih opini WTP, termasuk juga Pemprov Kaltim harus bisa mempertahankan WTP. Mudah-mudahan seluruhnya, tidak hanya provinsi juga seluruh kabupaten/kota semuanya bisa meraih opini WTP," tegas Awang Faroek.
Guna mendapatkan kembali opini WTP, Awang Faroek meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk bisa bekerja cepat menuntaskan program-program sesuai target.
"Dalam pencapaian target program masing-masing OPD yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Awang Faroek. (mar/sul/es/humasprov)
30 Desember 2019 Jam 12:34:41
Sosialisasi Masyarakat
01 Juni 2021 Jam 19:31:18
Sosialisasi Masyarakat
23 April 2019 Jam 20:27:56
Sosialisasi Masyarakat
30 Juni 2021 Jam 22:04:20
Sosialisasi Masyarakat
03 Oktober 2019 Jam 08:05:14
Sosialisasi Masyarakat
19 September 2023 Jam 18:24:12
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:21:48
Agenda Pemerintah
19 September 2023 Jam 18:19:02
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:16:29
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:13:20
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
29 Juni 2021 Jam 21:27:01
Kegiatan Silaturahmi
23 Januari 2022 Jam 20:21:06
Ketetapan Pemerintah
17 Maret 2022 Jam 19:08:18
Gubernur Kaltim
08 Maret 2018 Jam 19:38:49
Energi dan Sumber Daya Mineral
20 Desember 2019 Jam 21:33:28
Kelautan dan Perikanan