Harus Didukung Aparatur Profesional

22 Februari 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 922 kali

Wujudkan Reformasi Birokrasi

SAMARINDA – Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan, maka diperlukan peran widyaiswara dalam membentuk aparatur yang berintegritas, kompeten dan profesional serta berkinerja tinggi.

“Aparatur yang berintegritas tinggi dan profesional akan mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi,” kata Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Meiliana dalam Forum Pembinaan Widyaiswara se-Kaltim di Auditorium PKP2A III LAN Kaltim, Rabu (20/2).

Namun lanjutnya, untuk membentuk pribadi aparatur pemerintahan yang berintegritas dan profesional tidak terlepas dari peran para widyaiswara, khususnya pada saat pelaksanaan Diklat (pendidikan dan pelatihan).

Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas dan tanggung jawab mendidik/mengajar dan melatih pegawai pada lembaga Diklat pemerintah.

Tentunya ujar Meiliana, melalui Diklat inilah para widyaiswara memberikan motivasi-motivasi guna membangun karakter dan prilaku serta mindset (pola pikir) para pegawai agar lebih profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Apalagi, masyarakat menginginkan dilaksanakannya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Guna menjawab tuntutan masyarakat ini diperlukan aparatur yang berkomitmen dan profesional.

“Hasil survey integritas yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan menunjukkan kualitas pelayanan publik baru mencapai 6,64 dari nilai tertinggi 10. Sedangkan indeks pemberantasan korupsi masih rendah hanya 2,8 dari nilai tertinggi 10,” sebut Meiliana.

Ditambahkan, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak yang perlu ditingkatkan terutama dalam menuju opini wajar tanpa pengecualian. Karenanya, diperlukan upaya-upaya percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.(yans/hmsprov).

Berita Terkait