* Rakor Perbatasan BPKP2DT
BALIKPAPAN – Sepuluh butir kesimpulan didapatkan untuk mempercepat pembangunan perbatasan Kaltim dengan Negara tetangga Malaysia. Dengan kesimpulan ini diharapkan perbatasan tidak lagi menjadi beranda belakang, tetapi telah pantas dan layak sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dengan dihasilkannya sepuluh kesimpulan ini, diharapkan pembangunan perbatasan dapat dicapai dengan koordinasi dan sinkronisasi program. Tidak jalan-sendiri-sendiri yang mengakibatkan lambannya pembangunan perbatasan kita,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan, HS Fatur Rahman membacakan hasil kesimpulan sekaligus menutup Rakor Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kaltim yang di Balikpapan, Kamis (28/3).
Sepuluh kesimpulan yang didapat tersebut diantaranya adalah, membuka isolasi wilayah dengan menyediakan dukungan infrastruktur darat di perbatasan yang lebih memadai. Selain itu, perlunya penyusunan rencana aksi dan sinergi pertahanan negara untuk antisipasi ancaman kedaulatan negara.“Pembangunan infrastruktur pertahanan ini berupa pembangunan kekurangan enam Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), pembangunan hangar helikopter serbu di Kabupaten Berau serta pembangunan jalan Satuan Tempur Yonif 612 Batalion Tempur Tank di Balikpapan dan Samarinda,” jelasnya.
Pemprov Kaltim juga akan lebih memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat dan anak-anak di perbatasan melalui Puskesmas 24 jam dan Beasiswa Kaltim Cemerlang.Selain itu, untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, Pemprov Kaltim akan mengupayakan percepatan infrastruktur listrik.
Diharapkan tidak ada lagi desa yang tidak memiliki penerangan listrik.Kawasan perbatasan Kaltim sebagian besar berada di Taman Nasional Kayan Mentarang, maka diperlukan adanya percepatan persetujuan substansi perubahan alih fungsi kawasan konservasi, Kawasan Budidaya Kehutanan yang dilalui infrastruktur darat menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (TRRWP) Kaltim.
“Dengan dihasilkannya sejumlah kesepakatan ini, diharapkan penganggaran dalam rangka percepatan pembangunan perbatasan dapat dilakukan dengan sistem koordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah daerah,” harapnya. (yul/hmsprov).
//Foto: Wagub Kaltim H Farid Wadjdy ketika membuka Rakor Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kaltim. (yuliawan/humasprov kaltim)
30 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Mei 2018 Jam 20:42:05
Pembangunan
11 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
15 Juli 2020 Jam 22:01:35
Pemerintahan
14 Desember 2019 Jam 22:59:00
Lingkungan Hidup
07 November 2018 Jam 22:06:29
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Perkebunan
19 Juni 2017 Jam 09:03:34
Sumber Daya Alam