04 Juli 2019 Jam 21:04:37   Humas Prov. Kaltim   Perencanaan Pembangunan   1116 kali

SAMARINDA - Ada yang menarik dari kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltim yang di dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ir Hetifah Sjaifudian.

Sebelum paparan terkait penyempurnaan RUU ekonomi kreatif pada masa persidangan V tahun sidang 2018-2019. Hetifah anggota DPRRI dapil Kaltim dari Partai Golkar sempat menginformasikan rencana pemindahan ibukota pemerintahan Republik Indonesia  ke luar Pulau Jawa.

Dikatakan, beberapa kementerian sangat setuju Kaltim dijadikan ibukota negara. Karena itu, seluruh stakeholders perlu menyatukan suara. Sebab saat ini wacana itu memunculkan pro kontra.

"Mungkin kita harus bertemu dengan stakeholder, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota termasuk DPRD serta masyarakat. Kalau tidak setuju apa keberatannya, sehingga kita bisa satu kata dan tidak ada yang pro kontra." kata Hetifah.

Berdasarkan pertimbangan teknokratis dan info terkini yang sudah didapatkan, maka bisa dijamin infonya memang Kaltim yang menjadi pilihan ibukota negara.

"Walaupun demikian, pertimbangan teknokratis bukan satu-satunya penentu. Tetapi ada pertimbangan lain seperti pertimbangan politis serta hal lainnya. Itulah decision maker termasuk partisipasi masyarakat Kaltim," ujar Hetifah.(mar/her/yans/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak