SAMARINDA - Ada yang menarik dari kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltim yang di dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ir Hetifah Sjaifudian.
Sebelum paparan terkait penyempurnaan RUU ekonomi kreatif pada masa persidangan V tahun sidang 2018-2019. Hetifah anggota DPRRI dapil Kaltim dari Partai Golkar sempat menginformasikan rencana pemindahan ibukota pemerintahan Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa.
Dikatakan, beberapa kementerian sangat setuju Kaltim dijadikan ibukota negara. Karena itu, seluruh stakeholders perlu menyatukan suara. Sebab saat ini wacana itu memunculkan pro kontra.
"Mungkin kita harus bertemu dengan stakeholder, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota termasuk DPRD serta masyarakat. Kalau tidak setuju apa keberatannya, sehingga kita bisa satu kata dan tidak ada yang pro kontra." kata Hetifah.
Berdasarkan pertimbangan teknokratis dan info terkini yang sudah didapatkan, maka bisa dijamin infonya memang Kaltim yang menjadi pilihan ibukota negara.
"Walaupun demikian, pertimbangan teknokratis bukan satu-satunya penentu. Tetapi ada pertimbangan lain seperti pertimbangan politis serta hal lainnya. Itulah decision maker termasuk partisipasi masyarakat Kaltim," ujar Hetifah.(mar/her/yans/humasprovkaltim)
22 Juli 2014 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
05 Desember 2019 Jam 08:39:48
Perencanaan Pembangunan
19 Desember 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
03 April 2021 Jam 18:54:56
Perencanaan Pembangunan
09 Maret 2018 Jam 20:39:44
Perencanaan Pembangunan
18 Desember 2014 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 April 2021 Jam 11:32:21
Perhubungan
30 Mei 2021 Jam 20:32:38
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
05 Oktober 2022 Jam 20:23:02
Aspirasi Masyarakat
13 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan