Hibah dan Bansos, Gunakan Sesuai Ketentuan Bukan Kepentingan Pribadi

03 Desember 2021 Jam 21:21:06 Humas Prov. Kaltim Sosial 444 kali

Dok.adpimkaltim

YOGYAKARTA - Setelah sukses melakukan Rakor Bidang Kesra pada Kamis (2/12/2021) kemarin, Jumat (3/12/2021) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), di Ruang Pertemuan Hotel Grand Inna, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

H Fathul Halim, Asisten Administrasi Umum mewakili Gubernur Kaltim membuka sosialisasi. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Fathul Halim mengatakan hibah dan bansos harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Sehingga hibah dan bansos menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

“Melalui sosialisasi hibah dan bansos ini agar dapat dicerna dan dipahami oleh semua perangkat daerah karena merupakan payung hukum untuk melakukan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan,” harap Fathul Halim.

Sosialiasi ini diikuti sebanyak 40 peserta dari hampir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Turut hadir Inspektur Wilayah Provinsi Kaltim Irfan Prananta, Kepala DLH Kaltim EA Rafiddin Rizal, Kepala Disnakertrans Suroto, Kepala Biro PPOD Setda Provinsi Kaltim Deni Sutrisno serta Kepala Biro Adbang Lisa Hasliana. .

“Agar perangkat daerah memahami secara utuh, kemudian dapat melaksanakan hibah dan bansos dengan sebaik-baiknya sehingga tidak takut, tidak khawatir, tidak ragu-ragu” ujar Lisa Hasliana, salah satu peserta.

Pemaparan materi terinci disajikan guna memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta sosialisasi. Narasumber kegiatan sosialisasi berasal dari instansi yang menangani secara teknis berkaitan dengan pelaksanaan hibah dan bansos.

Kepala Biro Kesra Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak memberikan pemahaman berkenaan mekanisme pengajuan, persyaratan administrasi, serta monitoring evaluasi pemberian hibah dan bansos. Dan Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, Sa’duddin, bertugas menyampaikan mekanisme dan proses belanja hibah dan bansos.

“Review ulang usulan hibah dan bansos sesuai ketentuan, jangan sampai bermasalah di kemudian hari karena risiko tinggi yang melekat dalam pelaksanaannya akibat adanya kepentingan pribadi,” pesannya. (wha/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait