Hingga 2030, Kaltim akan Sumbang 33% Pengurangan Emisi Indonesia, Jumlahnya 264 Juta Ton CO2e

12 November 2021 Jam 09:19:31 Humas Prov. Kaltim Lingkungan Hidup 533 kali

dok.adpimkaltim

GLASGOW - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkomitmen untuk mengurangi emisi dari kegiatan lahan hingga 23 juta ton CO2e untuk periode 2019-2020 setelah pengurangan buffer pembalikan.

Jika konsisten setiap tahun, maka pada 2030, kata Gubernur Isran Noor, Kaltim akan memberikan kontribusi sebesar 164 juta ton CO2e pengurangan emisi ke negara atau mencapai 33% dari total target nasional yang sebanyak 485 juta ton CO2e di bawah sektor AFOLU.

Saat menjadi narasumber talk show di Paviliun Indonesia pada COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, Jumat (12/11/2021) menyebutkan jika dana karbon FCPF terwujud seperti dijanjikan sejumlah negara, diakui membantu daerah dalam menyejahterakan rakyat.

“Kaltim memiliki tambahan 18 juta ton CO2e, karenanya Kaltim berencana untuk menjual ER ekstra ke negara donor lain untuk menghargai upaya masyarakat, kalangan swasta, dan publik dalam mengurangi emisi melalui kompensasi untuk dimanfaatkan pada peningkatan kapasitas, peningkatan teknologi, dan akses ke pasar internasional untuk produk hutan dan pertanian,” tandas Isran dalam acara yang dipandu Stepi Hakim – Staf Khusus Gubernur Kaltim.

Bersama Bupati Berau Sri Juniarsih, diungkapkan ekonomi Kaltim yang bakal menjadi ibu kota negara RI, pada tahun 2024 biaya yang dikeluarkan sebesar USD 32,7 miliar dimana 19% dari APBN. Sisanya diharapkan kerja sama pemerintah swasta dan investasi swasta.

Kaltim, lanjut Isran merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi ketiga di Indonesia yang mencapai USD 11.191 per kapita.

Perekonomian Kaltim, ungkapnya, bergantung pada industri pertambangan dan perkebunan yang tidak berkelanjutan.

“Mengejar pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, Pemprov Kaltim mereformasi secara bertahap menuju industri manufaktur dan turunannya berdasarkan komoditas paling kompetitif yang tersedia di Kaltim, dimana pariwisata berperan sebagai sumber pendapatan menjanjikan di masa mendatang,” beber Isran dalam acara yang diikuti sejumlah pegiat lingkungan dan wartawan.

Isran mengakui COP 26 UNFCCC merupakan sarana tepat bagi Kaltim untuk lebih mengenalkan program penanganan perubahan iklim. (sdn/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait