Humas Harus Mampu Jadi Fasilitator dan Penerang

26 November 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 2030 kali

Pertemuan Bakohumas Tahunan Nasional 2014

BANDUNG - Masyarakat selalu menaruh ekspektasi tinggi di setiap era pemerintahan. Masyarakat pun kian kritis menyampaikan kritik dan pendapat mereka dengan berbagai media. Pada kondisi tersebut, bagian hubungan masyarakat (Humas) instansi pemerintah harus dapat bertindak sigap, kreatif dan mampu menginspirasi masyarakat agar memahami kebijakan pemerintah dan selanjutnya memberi dukungan demi sukses pelaksanaan pembangunan.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Abdullah Sani disela Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Haris Hotel and Convention Bandung, Selasa (25/11).

Sani mengatakan, menghadapi tuntutan masyarakat yang kian kritis menyoal kinerja pemerintahan, maka jajaran kehumasan pemerintah harus mampu berperan aktif dengan langkah-langkah fasilitatif dan kreatif bergerak sebagai fasilitator.

“Humas sekarang memang tidak mungkin bekerja seperti era yang lalu. Dimana Humas hanya memberi penjelasan satu arah. Sekarang ini, bagian kehumasan harus kreatif dan aktif berperan sebagai fasilitator,” kata Abdullah Sani.

Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan Diskominfo Kaltim dalam upaya itu antara lain dengan membuat program-program dalam bentuk diskusi bulanan melibatkan awak media, para pakar dan masyarakat. Kemudian menggelar temu masyarakat dengan pola blusukan ke daerah-daerah pedesaan dan pedalaman serta menggelar dialog-dialog yang disiarkan melalui saluran televisi dan radio, baik televisi dan radio pemerintah maupun swasta.

“Peran kami adalah melakukan mediasi dan fasilitasi. Soal jalan kami melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, bicara sekolah, buku dan kurikulum, kami melibatkan Dinas Pendidikan. Begitu seterusnya. Kami gelar acara di desa-desa agar masyarakat bisa langsung bertanya dan mendengar penjelasan pemerintah agar masyarakat memahami secara tepat dan benar,” beber Abdullah Sani.

Informasi yang disampaikan secara baik lanjut Sani, sudah pasti akan menentramkan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah pun akan lebih mudah menuntaskan proses-proses pembangunan. Sebab tidak jarang, protes yang berbuntut pada kekisruhan terjadi lantaran persoalan komunikasi yang kurang lancar.

Bagian Humas harus bisa menjadi fasilitator dan komunikator agar masyarakat bisa memahami langkah dan pertimbangan dari setiap kebijakan pemerintah. Begitupun menyikapi kerja-kerja awak media yang semakin kritis saat ini. “Prinsipnya, kritik media harus menjadi pemicu bagi jajaran kehumasan untuk dapat bekerja lebih baik. Media massa itu adalah mitra pemerintah,” tegas Sani.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat didampingi Kabag Kehumasan Imanudin menjelaskan, kerjasama dan kemitraan dengan media massa saat ini telah dilakukan dengan sangat baik.

“Agar kerja pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka Humas harus bisa menjadi penjelas dan penerang kebijakan pemerintah. Karena itu, kami akan terus mengasah keterampilan agar masyarakat bisa lebih luas memahami strategi dan kebijakan pemerintah,” ujar Adiyat.

Adiyat menambahkan, program pembangunan pemerintah perlu terus dikabarkan kepada masyarakat. Sebab tidak dapat dipungkiri, industri media saat ini lebih cenderung mengabarkan berita negatif meski hanya bagian kecil dari keseluruhan proses pembangunan, dibanding keberhasilan besar yang dilakukan pemerintah.

“Berita baik meski dalam skala besar, tidak akan menjadi berita besar. Tetapi berita negatif, meski sangat kecil dibanding keberhasilan pemerintah, tetap akan menjadi berita besar. Di sinilah dibutuhkan keterampilan bagian kehumasan untuk berkreatifitas membuat keberhasilan besar itu benar-benar menjadi berita besar hingga lebih banyak bisa diketahui dan dipahami masyarakat,” jelas Adiyat.

Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. Saat memberi sambutan, Rudiantara mengajak seluruh unsur kehumasan pemerintah agar dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di setiap instansi dan membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan proses dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. (sul/es/hmsprov)

Berita Terkait