Humas Ujung Tombak Tata Kelola Pemerintahan

24 April 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Komunikasi dan Informatika 1207 kali

Diklat Kehumasan dan Public Speaking

SAMARINDA - Jajaran kehumasan merupakan salah satu ujung tombak tata kelola pemerintahan, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini.
"Peran dan fungsi kehumasan menjadi sangat penting, agar setiap gerak maju pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, termonitor dan diketahui masyarakat secara luas," kata Gubernur Awang Faroek Ishak saat membuka Diklat Kehumasan dan Diklat Public Speaking angkatan II yang disampaikan Asisten IV Bidang Adminitrasi Umum H Sofyan Helmi di aula Bandiklat Samarinda Seberang, Senin (23/4).
Di sisi lain tantangan juga tidak semakin mudah, alam reformasi terus bergulir membuat masyarakat semakin tanggap dan reaktif terhadap setiap persoalan pemerintahan dan kenegaraan.
Karena itu, penguatan dan pembenahan dilakukan jajaran kehumasan sangat penting dan seharusnya dilakukan. Karena kehumasan di setiap organisasi pemerintahan harus mampu berperan menjadi penyambung informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, aparatur kehumasan juga berkewajiban untuk mencari, mengolah dan menganalisa informasi serta menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dan diharapkan kinerja kehumasan di masa-masa mendatang perlu lebih ditingkatkan lagi
"Saya merasa terbantu, karena jajaran kehumasani dari Biro Humas Setdaprov Kaltim hingga jajaran Humas di masing-masing satuan kerja sudah mampu melakukan tanggungjawab ini secara baik," jelasnya.
Terkait program pembangunan di Kaltim, selaku aparatur kehumasan semua harus siap mendukung visi dan misi gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan, sekaligus mampu melaksanakan dan tanggap mencermati setiap gerak dan langkah pemerintahan," tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Diklat (Bandiklat) Kaltim H Syafruddin Pernyata mengatakan, Diklat teknis Publik Speaking dengan mata pelajaran khusus seseorang pejabat eselon II maupun III akan mampu berbicara didepan umum yang efektif dan efisien mewakili pimpinannya karena sudah memiliki dasar kecakapan yang baik.
Diklat Kehumasan dan Public Speaking sangat penting, tidak hanya untuk kalangan Humas dan Protokol tetapi semua aparatur pemerintah khususnya dalam lingkup pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Masalah yang sering terjadi kurangnya kemampuan seseorang berbicara atau mengungkapkan sesuatu secara lisan dengan bahasa yang teratur, sehingga kurang dipahami pendengar dengan baik,"jelasnya.
Sedangkan Diklat Kehumasan, tentunya diharapkan apa yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa disampaikan kepada masyarakat secara transparan tanpa harus ditutup-tutupi.
"Kalau ada keberhasilan pembangunan sampaikan kepada public sehingga masyarakat bisa mengapresiasi keberhasilan tersebut dan mengertahui kalau pemerintah telah bekerja dengan baik," ujarnya. Kalau keberhasilan tidak disampaikan ke publik, stigma negatif masyarakat terhadap aparatur negara akan bertambah meningkat.
"Kunci mampu berbicara di hadapan publik tentunya dengan berlatih. Karena itu dengan Diklat Public Speaking dan kehumasan ini, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.(sar/adv).

////Foto : Asisten IV Bidang Adminitrasi Umum H Sofyan Helmi saat mengalungkan tanda peserta Diklat Kehumasan dan Public Speaking.(sarjono/humasprov kaltim)

Berita Terkait