Hunian Hotel Kaltim Diatas Rata-Rata Nasional

28 April 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1169 kali

Hunian Hotel Kaltim Diatas Rata-Rata Nasional

SAMARINDA – Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kaltim HM Aswin mengungkapkan tingkat hunian hotel di Kaltim berada diatas rata-rata nasional atau mencapai 56 persen, sehingga berapapun jumlah hotel yang tumbuh tentu tetap memberikan keuntungan.

Aswin menyebutkan di Samarinda, sebagai Ibukota Benua Etam akan dibangun delapan hotel diantaranya Mercure Hotel dan Ibis Hotel. “Di Balikpapan akan dibangun sembilan hotel diantaranya Hotel Platinum,” sebutnya.

Selain itu, di Kabupaten Berau akan segera dibangun lima hotel diantaranya Hotel Aston dan Swissbell Hotel. Saat ini lanjut Aswin, terdapat 545 hotel tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltim terbagi klasifikasi berbintang 40 hotel dan non bintang 505 hotel.

Menurut Aswin, tahun 2015 merupakan tahun transisi antara pemberlakukan tata aturan yang lama dengan yang baru terhadap sertifikasi hotel. Dimana, aturan lama memberlakukan Hotel Berbintang 5 hingga 1 dan hotel melati.

Namun dalam aturan yang baru hanya dikenal hotel berbintang lima hingga satu dan hotel non bintang. Sedangkan penilaian dalam aturan lama dilakukan PHRI bersama-sama instansi atau komponen pemerintah melalui instansi terkait.

“Tetapi dalam aturan yang baru untuk penilaian atau sertifikasi hotel akan diswastakan. Berarti penilaian untuk klasifikasi hotel akan dilakukan lembaga sertifikasi usaha (LSU) dan di Kaltim sudah ada satu lembaga yakni LSU Wisata Indo Nusantara,” jelasnya.

LSU Wisata Indo Nusantara ini lanjut Aswin akan mengklasifikasikan lingkup usaha hotel, restoran dan rumah makan serta travel. Di Indonesia sudah ada 20 LSU bidang pengklasifikasian hotel sesuai surat keputusan Kementerian Pariwisata.

“Kinerja LSU diawasi pemerintah bersama PHRI. Untuk klasifikasi yang dilakukan LSU merupakan syarat mutlak hotel memiliki karyawan yang sudah berkompeten di bidangnya atau memiliki sertifikat uji kompetensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” ujar Aswin.

Hal tersebut menurut Aswin sesuai dengan peraturan pemerintah tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata. “Di Kaltim sudah terbentuk lembaga sertifikasi pariwisata profesi dengan aksesor dan auditor bidangnya,” ungkap Aswin. (yans/sul/es/hmsprov).

Berita Terkait