Kalimantan Timur
IKN dan Pemilu Adalah Agenda Badan Kesbangpol

Istimewa

SAMARINDA - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim M Sufian Agus mengatakan salah satu tugas Badan Kesbangpol adalah menjaga kondusifitas daerah Kaltim, terutama menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara, (IKN) yang telah ditetapkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

 

“Kita memiliki dua agenda di Kaltim, yaitu menyongsong pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) serentak pada bulan Februari 2024, dan menyongsong pembangunan IKN di Provinsi Kaltim, dimana pemindahan IKN tentu akan berdampak, baik ekonomi dan dampak sosial yang perlu diantisipasi,” kata Sufian Agus pada acara kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam RI ke Provinsi Kaltim, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (12/4/2022).

 

Keberadaan IKN di Provinsi Kaltim, kurang lebih 2,5 juta penduduk akan datang ke Kaltim, baik aparatur sipil negera (ASN) maupun tenaga kerja , dimana akan ada dampak sosial yang bisa ditimbulkannya, khususnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan (skill) yang luar biasa. Oleh karena itu harus dipersiapkan mulai sekarang, agar tidak terpinggirkan dengan tenaga kerja dari laur Kaltim.

 

“Kalau tidak diantisipasi mulai sekarang, tentu akan menimbulkan dampak sosial. Oleh karena itu, kita terus melakukan berbagai kegiatan melalui sosialisasi, maupun coffee morning ke masing-masing daerah, selain menjaga kondusifitas daerah dalam menyongsong IKN maupun Pemilu Serentak 2024,” tandasnya.

 

Sufian menambahkan, penduduk di Provinsi Kaltim heterogen semua suku dan agama ada, justru penduduk yang dominan bukan penduduk aslinya, dimana jumlah penduduk Kaltim 3,9 juta jiwa yang terdiri dari 30 persen dari suku Jawa, kemudian Bugis, Banjar, Dayak, Kutai termasuk suku-suku lainnya,

 

“Untuk mewujudkan tetap terjaganya kondusifitas daerah, kita terus membangun koordinasi, sinergitas dan kerja sama dengan berbagai dinas instasi, lembaga, ormas, forum, paguyuban, termasuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga riak-riak kecil bisa diredam dan Provinsi Kaltim tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

 

"Dampak sosial kedatangan ASN maupun tenaga kerja ke IKN tentu sangat luar biasa, bukan saja dari dalam negeri tetapi juga luar negeri, dan ini menjadi tugas kita untuk melakukan antisipasi jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dalam menyongsong pembangunan IKN maupun penyelenggaraan pemilu serentak 2024,” tandas Sufian Agus.(mar/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation