JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN), karena akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah.
"Pemindahan IKN telah ditetapkan sebagai salah satu isu strategis dalam perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Profesor HM Aswin, mewakili Gubernur Kaltim memaparkan dukungan Pemprov Kaltim dalam pemindahan IKN dalam Rapat Dengar Pendapat Komite 1 DPD-RI di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).
Dimana, IKN diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi yang sampai saat ini masih bertumpu pada produk primer dan sumberdaya tidak terbarukan, terutama Migas dan batubara, serta industri pengolahan berbasis Migas.
Selain itu, upaya untuk melakukan transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan sumber daya terbarukan telah dilakukan selama 13 tahun belakangan ini.
"Hasilnya, mulai terlihat meningkatnya kontribusi sektor perkebunan dan industri pengolahan berbasis perkebunan," ungkap Aswin di hadapan Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite 1/Ketua Tim Pokja RUU IKN Fernando Sinaga.
Melalui upaya yang terus dilakukan, lanjutnya, maka pada 2030, diharapkan struktur perekonomian Kaltim sudah didominasi industri pengolahan berbasis sumberdaya alam terbarukan.
Selanjutnya, pada 2030 sampai 2050 perekonomian Kaltim diupayakan menjadi ekonomi berbasis inovasi dan pengembangan teknologi.
Bahkan, RPJMD Kaltim 2019-2023, yang memiliki visi Berani untuk Kaltim Berdaulat, telah memuat kebijakan dan program untuk mendukung transformasi ekonomi.
Selain itu, pembangunan sumberdaya manusia merupakan prioritas utama. Salah satunya, dilakukan pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas.
Juga, infrastruktur yang andal terus dibangun untuk menghubungkan pusat-pusat produksi menuju outlet.
Sementara itu, kemudahan investasi terus didorong dan penyediaan kawasan industri yang berdaya saing terus dilakukan.
Saat ini, jelasnya, sudah ada Kawasan Industri Kariangau- Buluminung di Balikapan dan Penajam Paser Utara, Kawasan Industri berbasis Migas dan Kondensat di Bontang dan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK di Kutai Timur.
"Posisinya berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II," sebut Aswin.
Ditegaskannya, bentuk komitment mengintegrasikan pembangunan IKN kedalam perencanaan pembangunan daerah, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2022 adalah Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN.
Beberapa anggota DPD-RI yang ikut memberikan saran dan masukan dalam RDP, yakni H Nanang Sulaiman (senator asal Kaltim), Agustin Teras Narang (Kalimantan Tengah), Dr Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Abraham Liyanto (NTT) dan Achmad Sukisman Azmy (NTB).
Rapat dengar pendapat dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Dr Mulyadi, Kepala Biro PPOD Setda Prov Kaltim Deni Sutrisno, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Lisa Hasliana, Kepala Biro Ekonomi Nazrin Syahidan, Kepala Biro ADPIM HM Syafranuddin, serta beberapa pejabat lingkup Pemkab PPU dan Kukar.(yans/sdn/sul/adpimprov kaltim)
14 November 2018 Jam 19:57:36
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2022 Jam 19:18:49
Kegiatan Pemerintah
20 November 2018 Jam 21:30:42
Kegiatan Pemerintah
22 Mei 2018 Jam 21:29:17
Kegiatan Pemerintah
06 November 2019 Jam 23:41:44
Kegiatan Pemerintah
22 Juli 2019 Jam 21:58:40
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
13 November 2014 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
31 Desember 2021 Jam 21:49:32
Pertanian dan Ketahanan Pangan
23 Mei 2018 Jam 21:49:42
Pembangunan
23 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa