IKN Diharapkan Pacu Pertumbuhan dan Transformasi Ekonomi

23 November 2021 Jam 16:08:11 Humas Prov. Kaltim Kegiatan Pemerintah 750 kali

dok.biro adpim

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN), karena akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah.

"Pemindahan IKN telah ditetapkan sebagai salah satu isu strategis dalam perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Profesor HM Aswin, mewakili Gubernur Kaltim memaparkan dukungan Pemprov Kaltim dalam pemindahan IKN dalam Rapat Dengar Pendapat Komite 1 DPD-RI di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).

Dimana, IKN diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi yang sampai saat ini masih bertumpu pada produk primer dan sumberdaya tidak terbarukan, terutama Migas dan batubara, serta industri pengolahan berbasis Migas.

Selain itu, upaya untuk melakukan transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan sumber daya terbarukan telah dilakukan selama 13 tahun belakangan ini.

"Hasilnya, mulai terlihat meningkatnya kontribusi sektor perkebunan dan industri pengolahan berbasis perkebunan," ungkap Aswin di hadapan Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite 1/Ketua Tim Pokja RUU IKN Fernando Sinaga.

Melalui upaya yang terus dilakukan, lanjutnya, maka pada 2030, diharapkan struktur perekonomian Kaltim sudah didominasi industri pengolahan berbasis sumberdaya alam terbarukan.

Selanjutnya, pada 2030 sampai 2050 perekonomian Kaltim diupayakan menjadi ekonomi berbasis inovasi dan pengembangan teknologi.

Bahkan, RPJMD Kaltim 2019-2023, yang memiliki visi Berani untuk Kaltim Berdaulat, telah memuat kebijakan dan program untuk mendukung transformasi ekonomi.

Selain itu, pembangunan sumberdaya manusia merupakan prioritas utama. Salah satunya, dilakukan pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas.

Juga, infrastruktur yang andal terus dibangun untuk menghubungkan pusat-pusat produksi menuju outlet.

Sementara itu, kemudahan investasi terus didorong dan penyediaan kawasan industri yang berdaya saing terus dilakukan.

Saat ini, jelasnya, sudah ada Kawasan Industri Kariangau- Buluminung di Balikapan dan Penajam Paser Utara, Kawasan Industri berbasis Migas dan Kondensat di Bontang dan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK di Kutai Timur.

"Posisinya berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II," sebut Aswin.

Ditegaskannya, bentuk komitment mengintegrasikan pembangunan IKN kedalam perencanaan pembangunan daerah, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2022 adalah Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN.

Beberapa anggota DPD-RI yang ikut memberikan saran dan masukan dalam RDP, yakni H Nanang Sulaiman (senator asal Kaltim), Agustin Teras Narang (Kalimantan Tengah), Dr Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Abraham Liyanto (NTT) dan Achmad Sukisman Azmy (NTB).

Rapat dengar pendapat dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Dr Mulyadi, Kepala Biro PPOD Setda Prov Kaltim Deni Sutrisno, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Lisa Hasliana, Kepala Biro Ekonomi Nazrin Syahidan, Kepala Biro ADPIM HM Syafranuddin, serta beberapa pejabat lingkup Pemkab PPU dan Kukar.(yans/sdn/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait