JAKARTA – Gubernur Kaltim H Isran Noor mengibaratkan Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia di Provinsi Kaltim dengan lokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utaea (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) seperti ‘negara’.
"IKN seperti negara. Orang kalau masuk ke sana tidak bebas. Misalnya orang tidak gampang bermukim di kawasan itu. Orang tidak bebas membeli mobil pribadi dengan maksud IKN tidak boleh ada kemacetan. Transportasinya terintegrasi dari darat, luar dan udara," kara Isran Noor.
Hal itu disampaikan gubernur pada diskusi bertajuk "Transportasi Massal di Ibu Kota Baru, Seperti Apa" di Hotel Redtop Hotel and Convention Center di Jakarta Pusat, Kamis (10/10).
Pada prinsipnya ujar Isran Noor Kaltim siap mendukung pembangunan IKN dan menginginkan hutan serta lingkungan hidup tetap terjaga ketika pembangunan infrastruktur, khususnya sistem transportasi mulai dilakukan.
"Saya berharap, nanti model sistem transportasinya akan lebih ke alamiah. Yaitu berhawa sejuk karena adanya ditumbuhi banyak pohon, hutan lindung yang masih terawat, sehingga membuat nyaman bagi pejalan kaki, pengendara sepeda hingga alat transportasi umum atau massal,” kata Isran Noor.
Pada kesempatan yang sama digelaran Forum Perhubungan dan Grup Tempo tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem transportasi merupakan hal yang penting.
Sedangkan desain infrastruktur transportasi IKN akan berkonsep modern, futuristik dan ramah lingkungan.
Menurut Menhub contoh sarana transportasi darat yang akan dibangun seperti mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT). Yakni moda transportasi berbasis rel, kereta api listrik, angkutan kapal, bandara khusus di lokasi utama IKN serta mengutamakan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pesepeda.
“Antara Balikpapan dan PPU terdapat teluk, maka itu juga menarik. Karena ada teluk sepanjang 80 kilometer dengan lebar 5 kilometer. Itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi ibu kota baru," ujarnya.
Mengenai pembiayaan di sektor transportasi, Menhub mengatakan pihak swasta akan turut dilibatkan dalam pembangunannya dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).(ri/her/yans/humasprovkaltim).
03 Desember 2019 Jam 10:44:23
Perencanaan Pembangunan
02 Oktober 2019 Jam 21:54:04
Perencanaan Pembangunan
25 Agustus 2019 Jam 20:58:06
Perencanaan Pembangunan
19 September 2019 Jam 22:54:52
Perencanaan Pembangunan
06 Januari 2020 Jam 13:30:43
Perencanaan Pembangunan
19 September 2023 Jam 18:24:12
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:21:48
Agenda Pemerintah
19 September 2023 Jam 18:19:02
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:16:29
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:13:20
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
20 Januari 2017 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
19 April 2018 Jam 22:57:48
Pendidikan
04 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan