TENGGARONG - Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi perempuan untuk menggerakkan roda perekonomian di era digital ini.
Ditambahkan, perempuan pelaku usaha yang mayoritas berasal dari UMKM, memiliki peran dan potensi sangat besar dalam menopang ekonomi bangsa, terutama saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.
“Berdasarkan data perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh perempuan,” kata Soraya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Rempanga Tenggarong, Kamis (4/11/2021).
Sementara berdasarkan riset LPEM FEB UI tahun 2020, lanjut Soraya, jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol melalui online selama pandemi hampir 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan kategori usaha kuliner, griya dan fashion.
"Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
Soraya menyampaikan berdasarkan Online Data Sistem (ODS) UMKM tahun 2021, jumlah UMKM perempuan sebanyak 86.325 (47,99%), sedangkan UMKM laki-laki 93.574 (52,01%). Angka tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat masih luasnya pangsa pasar," paparnya.
Soraya berharap, peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ini dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan konstruksi sosial lainnya yang merugikan.
“Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi sangat berperan penting tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi ketahanan keluarga,” terang Soraya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta. Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas PPPA Kukar Aji Lina Rodiah, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerja Sama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kasi Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kukar Masliah dan Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Forum Puspa Kaltim Widyatmike Gede Mulawarman. (mar/sul/adpimprov kaltim)
18 November 2021 Jam 22:22:03
Kependudukan dan Catatan Sipil
19 November 2017 Jam 23:38:07
Kependudukan dan Catatan Sipil
22 Maret 2013 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
02 Januari 2019 Jam 20:47:02
Kependudukan dan Catatan Sipil
15 November 2016 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
02 Desember 2018 Jam 23:35:32
Kependudukan dan Catatan Sipil
05 Juni 2023 Jam 22:33:20
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Juni 2023 Jam 22:31:11
Gubernur Kaltim
05 Juni 2023 Jam 22:20:44
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 22:25:42
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
06 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 September 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
14 Februari 2015 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
09 Juli 2022 Jam 12:03:31
Informasi Bencana
18 Januari 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah