TENGGARONG - Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi perempuan untuk menggerakkan roda perekonomian di era digital ini.
Ditambahkan, perempuan pelaku usaha yang mayoritas berasal dari UMKM, memiliki peran dan potensi sangat besar dalam menopang ekonomi bangsa, terutama saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.
“Berdasarkan data perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh perempuan,” kata Soraya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Rempanga Tenggarong, Kamis (4/11/2021).
Sementara berdasarkan riset LPEM FEB UI tahun 2020, lanjut Soraya, jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol melalui online selama pandemi hampir 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan kategori usaha kuliner, griya dan fashion.
"Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
Soraya menyampaikan berdasarkan Online Data Sistem (ODS) UMKM tahun 2021, jumlah UMKM perempuan sebanyak 86.325 (47,99%), sedangkan UMKM laki-laki 93.574 (52,01%). Angka tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat masih luasnya pangsa pasar," paparnya.
Soraya berharap, peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ini dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan konstruksi sosial lainnya yang merugikan.
“Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi sangat berperan penting tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi ketahanan keluarga,” terang Soraya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta. Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas PPPA Kukar Aji Lina Rodiah, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerja Sama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kasi Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kukar Masliah dan Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Forum Puspa Kaltim Widyatmike Gede Mulawarman. (mar/sul/adpimprov kaltim)
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
04 Juli 2019 Jam 20:57:26
Kependudukan dan Catatan Sipil
25 November 2015 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
30 Agustus 2018 Jam 17:57:22
Kependudukan dan Catatan Sipil
16 Mei 2020 Jam 21:52:54
Kependudukan dan Catatan Sipil
20 Mei 2018 Jam 21:12:32
Kependudukan dan Catatan Sipil
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
09 Agustus 2022 Jam 15:08:45
Gubernur Kaltim
09 Agustus 2022 Jam 06:01:58
Ibu Kota Negara
09 Agustus 2022 Jam 05:57:19
Produk K-UKM
08 Agustus 2022 Jam 21:56:12
Agenda Pemerintah
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
19 Mei 2016 Jam 00:00:00
Agama
08 Mei 2022 Jam 21:05:16
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19 Mei 2022 Jam 21:00:27
Wakil Gubernur Kaltim
02 Juli 2017 Jam 21:28:48
Lingkungan Hidup
01 Maret 2021 Jam 19:59:22
BNN